JEJAKCARBON.COM — Kyaw Moe Tun menolak menyerahkan kursi Duta Besar Myanmar untuk PBB dan townhouse batu pasir di Upper East Side, New York. Selama lebih dari lima tahun, ia mempertahankan posisi yang seharusnya sudah dicabut oleh junta militer Myanmar. Sikapnya menjadikannya simbol perlawanan diplomatik di jantung diplomasi internasional.
Kyaw Moe Tun masih menempati kantor dan kediaman resmi Myanmar di New York. Sejak kudeta Februari 2021, junta militer di Naypyidaw berulang kali menuntut agar ia menyerahkan jabatan tersebut.
Namun, ia bergeming. PBB sendiri belum mencabut kredensialnya sebagai perwakilan sah Myanmar.
Mengapa PBB Belum Mencabut Kredensialnya
Komite kredensial PBB menjadi arena perebutan legitimasi antara junta dan pemerintahan bayangan. Hingga kini, komite itu belum mencapai kesepakatan untuk mengganti Kyaw Moe Tun dengan utusan yang ditunjuk militer.
Sejumlah negara anggota, terutama Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di Eropa, menolak mengakui pemerintahan militer sebagai penguasa sah Myanmar. Sikap itu membuat posisi Kyaw Moe Tun tetap bertahan.
Ia sendiri menyatakan bahwa dirinya mewakili kehendak rakyat Myanmar, bukan junta. Pernyataan itu ia sampaikan dalam berbagai forum PBB sejak 2021.
Pidato yang Membuat Junta Murka
Pada Februari 2021, Kyaw Moe Tun menyampaikan pidato mengejutkan di Majelis Umum PBB. Ia menyerukan agar komunitas internasional menggunakan "kekuatan apa pun yang diperlukan" untuk menghentikan kudeta militer.
Junta merespons dengan mencabut jabatannya dan menuduhnya berkhianat. Pemerintah militer juga mengirim surat resmi ke PBB untuk menggantinya dengan diplomat lain.
Hingga kini, surat itu tidak pernah diterima secara penuh oleh PBB. Kyaw Moe Tun tetap muncul dalam forum-forum internasional sebagai perwakilan Myanmar.
Townhouse di Upper East Side dan Simbol Perlawanan
Townhouse batu pasir di Upper East Side yang ia tempati menjadi bagian dari simbol perlawanan itu. Bangunan itu merupakan kediaman resmi Duta Besar Myanmar untuk PBB dan telah lama menjadi aset diplomatik Myanmar di New York.
Junta mengklaim kepemilikan atas properti tersebut. Namun, secara hukum internasional, properti diplomatik tetap berada di bawah kendali perwakilan yang diakui PBB.
Kyaw Moe Tun menolak meninggalkan kediaman itu. Ia tetap bekerja dari kantornya, menerima tamu diplomatik, dan menghadiri sidang-sidang PBB.
Dukungan dan Tekanan yang Ia Hadapi
Sejumlah organisasi masyarakat sipil Myanmar di Amerika Serikat mendukung langkah Kyaw Moe Tun. Mereka menilai ia adalah suara sah rakyat Myanmar di panggung global.
Di sisi lain, junta militer terus menekan negara-negara yang masih mengakui kredensialnya. Naypyidaw juga mengirim utusan alternatif ke beberapa forum internasional untuk menyaingi kehadirannya.
Tekanan itu tidak membuat Kyaw Moe Tun mundur. Ia justru memperluas jaringan diplomatik dengan kelompok oposisi Myanmar dan negara-negara pendukung demokrasi.
Jalan Panjang Perebutan Kursi Myanmar di PBB
Kasus ini menjadi salah satu sengketa kredensial terpanjang dalam sejarah PBB. Komite kredensial yang biasanya selesai dalam hitungan bulan kini tertunda lebih dari lima tahun.
Negara-negara ASEAN sendiri terbelah dalam menyikapi krisis Myanmar. Beberapa negara tetap berhubungan dengan junta, sementara yang lain membuka komunikasi dengan pemerintahan bayangan.
Kyaw Moe Tun menyatakan akan tetap bertahan selama PBB belum mencabut kredensialnya. Ia menegaskan tidak akan menyerahkan jabatan itu kepada junta.
Bagi banyak pengamat diplomasi, keberadaannya di New York menjadi pengingat bahwa krisis Myanmar belum selesai. Perebutan kursi di PBB akan terus menjadi medan pertarungan legitimasi antara junta dan kekuatan prodemokrasi.
