JAKARTA - Indonesia mencatat prestasi signifikan dalam upaya mencapai ketahanan pangan nasional.
Di tengah tantangan cuaca ekstrem dan tekanan pasar global, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berhasil mewujudkan swasembada pangan hanya dalam satu tahun, lebih cepat dari perkiraan awal yang diperkirakan memerlukan empat tahun.
Koordinasi Kementerian Pertanian (Kementan) menjadi kunci percepatan ini melalui serangkaian kebijakan strategis. Fokus utama meliputi peningkatan produksi pangan, perbaikan tata kelola, serta penindakan tegas terhadap praktik mafia pangan yang selama bertahun-tahun merugikan negara dan petani.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan, percepatan swasembada tercapai berkat dukungan kebijakan dari level tertinggi pemerintah.
“Instruksi Presiden Prabowo Subianto yang besar dan terarah ini memungkinkan percepatan kebijakan, terutama di bidang produksi, pengawasan, dan distribusi,” ujarnya.
Capaian Produksi dan Cadangan Pangan
Hasil nyata dari kebijakan tersebut tercermin pada data Badan Pusat Statistik (BPS). Produksi beras nasional hingga Oktober 2025 mencapai 31,0 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi berada pada kisaran 27,3 juta ton.
Artinya, Indonesia berhasil mencatat surplus 3,7 juta ton, salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Cadangan beras pemerintah juga menunjukkan tren positif, mencerminkan kinerja stabil dan aman untuk kebutuhan pangan masyarakat.
Penegakan Hukum dan Tata Kelola Bersih
Namun, modernisasi pertanian tidak cukup jika tata kelola masih tercemar praktik curang. Dalam satu tahun terakhir, Kementan bersama aparat penegak hukum mengungkap berbagai kasus merugikan negara dan petani.
Salah satunya adalah distribusi pupuk palsu yang memengaruhi sekitar 100.000 hektare lahan petani dengan potensi kerugian mencapai Rp3,2 triliun.
“Ini bukan pupuk sampah yang masih bisa jadi pupuk organik. Ini seperti tanah biasa, hampir tidak ada haranya. Negara saja ditipu, apalagi petani,” kata Amran.
Selain itu, ditemukan kasus manipulasi kualitas beras premium dan medium, pengurangan takaran minyak goreng, serta pengurangan 30% spesifikasi pupuk oleh oknum distributor.
Penelusuran lebih lanjut mengungkap permintaan imbalan Rp27 miliar, di mana Rp10 miliar telah terealisasi sebelum aparat turun tangan. Sebanyak 75 tersangka diproses dari berbagai kasus, sementara 60 pegawai internal Kementan dijatuhi sanksi administratif hingga pidana.
Amran menegaskan, “Kalau kita biarkan, sama dengan beternak kejahatan. Kita berkorban 75 atau 100 orang yang kami beri sanksi, tetapi menyelamatkan 286 juta orang.”
Modernisasi Pertanian dan Dampak Ekonomi
Modernisasi pertanian berjalan seiring penegakan hukum. Regulasi diperbaiki, irigasi ditingkatkan, pupuk berkualitas disediakan, alat mesin pertanian dan benih unggul dikirim tanpa pungutan biaya.
Dampak ekonomi langsung terlihat melalui harga pembelian pemerintah (HPP) gabah yang dinaikkan menjadi Rp6.500 per kilogram, menambah penghasilan petani sekitar Rp65 triliun.
Kenaikan produksi 4 juta ton setara Rp60 triliun, sehingga total kenaikan pendapatan petani mencapai Rp120 triliun, dengan tambahan anggaran hanya Rp15 triliun, efisiensi delapan kali lipat yang jarang terjadi dalam kebijakan publik. Nilai Tukar Petani (NTP) melonjak ke 124%, jauh melampaui target 110% yang ditetapkan pemerintah.
Pengembangan Kawasan Food Estate
Untuk memastikan ketersediaan pangan jangka panjang, pemerintah mengembangkan kawasan food estate seluas 3 juta hektare di Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Merauke.
Program ini mengubah pola tanam dari sekali menjadi tiga kali setahun, dengan produktivitas melonjak dari 3 ton menjadi 7 ton per hektare. Mekanisasi penuh menggunakan teknologi drone menurunkan biaya produksi hingga 60%.
“Kalau 3 juta hektare ini jadi dengan produksi 10 ton dan tanam tiga kali, itu 45 juta ton gabah atau 22,5 juta ton beras. Ditambah surplus sekarang 4 juta ton, artinya 20 tahun ke depan kita tidak perlu impor, bahkan bisa ekspor,” jelas Amran.
Program ini juga menarik lebih dari 30.000 anak muda terjun ke sektor pertanian modern, dengan testimonial penghasilan bersih Rp20-24 juta per bulan. “Bagaimana mengubah mindset bahwa pertanian menjanjikan? Dengan teknologi dan penghasilan nyata,” imbuh Amran.
Target Komoditas Lain dan Ketahanan Pangan Masa Depan
Tahun depan, pemerintah menargetkan swasembada komoditas lain seperti telur ayam, bawang merah, dan kedelai. “Kalau ini selesai, pangan kita tangguh. Kalau 3 juta hektare selesai, Indonesia jadi lumbung pangan dunia,” pungkas Amran.
Kecepatan kerja pemerintah yang tinggi, dukungan Presiden Prabowo Subianto, serta integrasi teknologi dan kebijakan membuat target ambisius ini bukan lagi utopia, melainkan skenario yang realistis. Indonesia optimistis dapat mempertahankan swasembada sekaligus memperkuat posisi sebagai lumbung pangan dunia.
