JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperlihatkan komitmen nyata dalam menghadirkan layanan publik yang lebih tepat sasaran dengan memperkuat tata kelola data geospasial.
Melalui transformasi digital, kementerian menegaskan bahwa informasi yang dihasilkan kini lebih akurat, transparan, dan terintegrasi, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, baik bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan.
“Inovasi ini menjadi langkah penting kami dalam memastikan informasi geospasial kelautan dan perikanan dikelola secara lebih efektif, transparan, dan terintegrasi,” ujar Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.
Prestasi KKP di Ajang Bhumandala Award 2025
Komitmen kuat KKP dalam transformasi digital ini telah membuahkan prestasi membanggakan. Kementerian kembali meraih penghargaan Bhumandala Kanaka (Emas) pada Bhumandala Award 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).
Penghargaan ini diberikan atas inovasi KKP melalui program “Transformasi Digital Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) melalui Portal Data”.
Trenggono menjelaskan bahwa penghargaan ini menjadi bukti bahwa tata kelola data geospasial yang dilakukan KKP tidak sekadar formalitas, tetapi berdampak nyata bagi perencanaan dan pelayanan sektor kelautan dan perikanan.
Penghargaan diserahkan di Auditorium Sukarman, Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, dan diterima langsung oleh Inspektur Jenderal KKP sebagai perwakilan kementerian.
“Keberhasilan KKP dalam Bhumandala Award 2025 menunjukkan dampak nyata transformasi digital yang tengah dijalankan,” tegas Trenggono.
Manfaat Platform Digital untuk Pengambilan Keputusan
KKP menekankan bahwa platform digital yang dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai arsip data, tetapi juga menjadi alat strategis bagi pengambilan keputusan.
Dengan data geospasial yang akurat, kementerian dapat merencanakan program, mengawasi sumber daya laut, dan meningkatkan efisiensi layanan publik secara keseluruhan.
Transformasi ini juga memperkuat transparansi dan aksesibilitas informasi bagi publik. Masyarakat, nelayan, pelaku usaha perikanan, dan institusi pemerintah lainnya dapat mengakses data geospasial secara mudah melalui portal yang telah disediakan.
Hal ini diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat, cepat, dan berbasis bukti, sekaligus meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan.
KKP Dorong Kolaborasi dan Inovasi Berkelanjutan
Menteri Trenggono menegaskan, pencapaian Bhumandala Kanaka menjadi dorongan bagi KKP untuk terus berinovasi dan meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Informasi Geospasial, pemerintah daerah, akademisi, dan sektor swasta.
Dengan memperkuat ekosistem data geospasial, kementerian berharap dapat menghadirkan layanan publik yang lebih responsif dan tepat sasaran.
“Dengan diraihnya Bhumandala Kanaka, KKP akan terus memperkuat inovasi dan kolaborasi untuk menghadirkan layanan data geospasial yang lebih maju, akurat, dan mudah diakses,” ujar Trenggono.
Data Geospasial untuk Perencanaan dan Pembangunan
Informasi geospasial menjadi fondasi strategis dalam perencanaan dan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. KKP memanfaatkan data ini untuk berbagai tujuan, mulai dari pemetaan wilayah pesisir, monitoring sumber daya perikanan, pengawasan pelabuhan, hingga perencanaan pembangunan infrastruktur kelautan.
Dengan platform digital yang terintegrasi, kementerian mampu menyajikan data dalam format yang lebih interaktif dan informatif, sehingga memudahkan analisis, evaluasi, dan pengambilan keputusan secara berbasis bukti.
Trenggono menekankan bahwa hal ini penting untuk memastikan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berjalan efisien dan berkelanjutan.
Dampak Nyata bagi Pelayanan Publik
Transformasi digital geospasial di KKP diharapkan tidak hanya memberikan manfaat internal bagi kementerian, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat.
Layanan publik yang lebih cepat, tepat, dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, sekaligus membantu para pemangku kepentingan dalam mengelola sumber daya laut secara optimal.
Selain itu, akses data yang lebih mudah dan transparan diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan, sehingga pengelolaan laut menjadi lebih berkelanjutan.
Menuju Pengelolaan Laut yang Profesional dan Terpercaya
Keberhasilan KKP dalam meraih penghargaan Bhumandala Kanaka menunjukkan bahwa kementerian berada di jalur yang tepat dalam memanfaatkan informasi geospasial.
Trenggono menegaskan, upaya ini akan terus dikembangkan untuk memastikan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan lebih profesional, transparan, dan terpercaya.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap program dan kebijakan yang dibuat benar-benar berdasarkan data yang akurat, sehingga layanan publik bisa lebih optimal dan masyarakat mendapatkan manfaat langsung,” pungkas Trenggono.
Dengan penguatan tata kelola data geospasial melalui transformasi digital, KKP tidak hanya meningkatkan kapasitas internal, tetapi juga menunjukkan bagaimana inovasi teknologi dapat membawa dampak positif bagi pelayanan publik, pengelolaan sumber daya laut, dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan.
