JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan instruksi kepada seluruh jajaran pemerintah untuk mengerahkan seluruh kekuatan nasional dalam percepatan penanganan bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. 

Data dari BNPB menunjukkan bencana banjir dan longsor ini telah menelan 442 korban meninggal dunia dan 402 orang masih hilang.

“Presiden meminta untuk mengerahkan seluruh kekuatan nasional dalam penanganan tanggap darurat bencana. Seluruh kementerian sudah turun ke lapangan,” tegas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat meninjau lokasi terdampak di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Sibolga pada Minggu, 30 November 2025.

Pendampingan Terpadu dari Pusat hingga Daerah

Pratikno menjelaskan, jajaran pusat dan daerah terus mendampingi masyarakat terdampak, melibatkan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk Kapolri, Kepala BNPB, Pangdam, Kapolda, hingga Sekda Provinsi. “Ini menunjukkan bahwa seluruh K/L berusaha keras semaksimal mungkin mengerahkan kekuatan yang ada untuk membantu masyarakat bersama-sama dengan pemda, TNI, Polri yang sejak awal di hari pertama membantu masyarakat,” ujarnya.

Prioritas Tanggap Darurat dan Pemenuhan Kebutuhan Mendasar

Pemerintah saat ini menfokuskan upaya pada tahap tanggap darurat, termasuk pembersihan material, penguatan layanan pengungsian, tambahan tenda, logistik, listrik, air, serta BBM. Bantuan dari berbagai instansi terus mengalir ke lokasi terdampak, sementara seluruh sumber daya pemerintah, termasuk aparat TNI, Polri, pemda, dan relawan, bekerja di semua posko.

Tahap tanggap darurat menjadi prioritas utama, namun pemerintah juga menyiapkan skenario rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak. “Kita fokus ke tanggap darurat. Pada saat bersamaan tanggap darurat kita juga merancang rehab rekon. Penyediaan huntara, penyediaan hunian tetap, perbaikan infrastruktur, pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat,” jelas Pratikno.

Target Penyelesaian Tanggap Darurat

Pratikno menargetkan tahapan tanggap darurat dapat diselesaikan secepat mungkin agar wilayah terdampak segera masuk proses pemulihan. “Karena kita ingin tanggap darurat bisa segera selesai. Bisa masuk tahap rehab rekon dalam waktu secepat-cepatnya agar masyarakat segera pulih beraktivitas seperti biasa dan lebih tangguh dalam menghadapi bencana ke depan,” ungkapnya.

Pelajaran dari Siklon Tropis Senyar

Menko PMK menekankan bahwa bencana yang terjadi akibat dampak Siklon Tropis Senyar menjadi pembelajaran penting untuk memperkuat kesiapsiagaan nasional. “Jadi kami mengharapkan semua pihak membantu. Seluruh jajaran pemerintah bekerja keras,” ujarnya.

Kendala Lapangan Tidak Mengurangi Upaya Pemerintah

Meskipun menghadapi berbagai kendala di lapangan, seperti pengerahan alat berat yang tidak mudah, pemerintah terus berupaya maksimal untuk membantu masyarakat. “Mohon pengertiannya kepada masyarakat, banyak sekali kendala yang kita hadapi di lapangan, misalnya pengerahan alat berat yang tidak mudah. Tapi akan terus menerus kita upayakan,” kata Pratikno.

Koordinasi Lintas Instansi Mempercepat Penanganan

Penanganan bencana dilakukan secara terpadu, melibatkan aparat keamanan, dinas terkait, serta relawan untuk memastikan bantuan logistik, evakuasi, dan layanan dasar dapat tersalurkan tepat sasaran. Pendekatan ini diharapkan mempercepat proses tanggap darurat sekaligus mengurangi risiko kerugian lebih besar bagi masyarakat.

Pemulihan Infrastruktur dan Sosial Masyarakat

Selain fokus pada darurat, pemerintah juga menyiapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk pembangunan hunian sementara dan tetap, perbaikan infrastruktur, serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Langkah ini bertujuan agar masyarakat dapat segera kembali beraktivitas normal setelah bencana.

Kekuatan Nasional Siap Dikerahkan untuk Bencana

Secara keseluruhan, arahan Presiden Prabowo untuk mengerahkan seluruh kekuatan nasional menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan penanganan cepat dan terkoordinasi bagi masyarakat terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dengan koordinasi lintas instansi, pemenuhan kebutuhan mendasar, dan persiapan tahap rehabilitasi, diharapkan masyarakat terdampak dapat pulih lebih cepat dan lebih tangguh menghadapi bencana di masa depan.