JAKARTA - Transformasi layanan pengantar kerja menjadi fokus utama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berubah.
Mengantisipasi kebutuhan industri yang semakin kompleks, Kemnaker mendorong pengantar kerja agar memperkuat inovasi, adaptabilitas, serta pelayanan yang inklusif melalui kegiatan Community of Practice (CoP) Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.
Pengantar Kerja Dorong Inovasi dan Adaptasi
“Inovasi lain yakni melakukan komunikasi aktif ke perusahaan (kunjungan, job canvassing) dan pelayanan inklusif dan ramah terhadap kelompok rentan,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.
Beberapa langkah inovatif yang diterapkan pengantar kerja meliputi:
Profiling dan pemetaan kompetensi pencari kerja.
Case management dan pendampingan personal.
Job matching melalui konsultasi virtual.
Langkah-langkah ini sejalan dengan strategi Kemnaker dalam menyesuaikan layanan dengan kebutuhan industri yang cepat berubah. Dengan pendekatan tersebut, pengantar kerja dapat lebih efektif menempatkan tenaga kerja sesuai keahlian, sekaligus memberikan perhatian personal bagi kelompok rentan.
Community of Practice (CoP) Sebagai Wadah Kolaborasi
Program CoP merupakan hasil kolaborasi Indonesia dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dan dirancang untuk meningkatkan eksistensi, kualitas, kapasitas, serta akuntabilitas layanan pengantar kerja di seluruh Indonesia.
“PES harus diperkuat dan ditransformasi dengan cara mengetahui tren maupun tantangan yang sedang terjadi. Seperti perubahan dunia kerja yang cepat (VUCA) dari tahun ke tahun, mismatch keterampilan masih tinggi, dan kelompok rentan membutuhkan layanan lebih inklusif dan personal,” jelas Yassierli.
CoP menjadi platform bagi pengantar kerja untuk saling berbagi praktik baik, mempelajari metode baru, dan menyamakan pemahaman mengenai standar layanan yang adaptif. Selain itu, kegiatan ini juga memperkuat jejaring antara pengantar kerja, pemerintah daerah, dan sektor swasta, sehingga sinergi antar pihak menjadi lebih optimal.
Digitalisasi dan Integrasi Layanan
Salah satu fokus penguatan Public Employment Services (PES) adalah digitalisasi layanan melalui platform SIAPKerja/SISNAKER. Data pasar kerja diperkuat agar lebih akurat dan terintegrasi. Hal ini memungkinkan pengantar kerja melakukan:
Sinkronisasi pelatihan dan penempatan kerja.
Kolaborasi dengan lembaga pelatihan dan mitra industri.
Penyediaan informasi pekerjaan yang up-to-date untuk pencari kerja.
Yassierli menekankan bahwa pengantar kerja harus adaptif terhadap kebutuhan lokal, konsisten mencatat praktik baik, dan mereplikasi metode efektif di berbagai wilayah. Hal ini bertujuan meningkatkan kualitas penempatan kerja sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Pelayanan Inklusif untuk Kelompok Rentan
CoP tidak hanya menekankan inovasi teknis, tetapi juga pendekatan humanis. Pengantar kerja dituntut memberikan layanan personal, termasuk bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, pekerja pemula, dan mereka yang berada di daerah terpencil.
“Selain itu, penguatan PES juga harus fokus pada inklusivitas, agar layanan lebih merata dan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Estiarty Haryani, Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker.
Pendekatan ini meliputi konsultasi, pendampingan, dan penyediaan informasi pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing individu, sehingga peluang keberhasilan penempatan kerja meningkat.
Kolaborasi Multi-Pihak dan Transformasi Layanan
Transformasi PES juga melibatkan kolaborasi lintas pihak, termasuk:
Pemerintah pusat dan daerah.
Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).
Lembaga pendidikan dan pelatihan.
Kolaborasi ini bertujuan mengurangi mismatch keterampilan, mempermudah akses pelatihan, serta menyediakan peluang kerja sesuai permintaan industri. Dengan begitu, pengantar kerja dapat menjadi ujung tombak peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia.
CoP Sebagai Sarana Belajar Praktik Terbaik
Estiarty Haryani menegaskan bahwa CoP menjadi wadah penting bagi pengantar kerja untuk mengadopsi praktik terbaik dari para praktisi nasional maupun internasional.
“Kami juga berharap CoP ini menghasilkan meningkatnya layanan antar kerja kepada pencari kerja, khususnya pembelajaran praktik baik yang sudah berjalan, sehingga layanan yang lebih baik dapat dipraktikkan di tiap dinas daerah. Termasuk meningkatnya eksistensi pengantar kerja,” ujarnya.
Melalui CoP, pengalaman dari berbagai daerah dan negara dapat dikaji dan diterapkan di Indonesia, sehingga setiap pengantar kerja memiliki kompetensi yang setara, terstandarisasi, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan lokal maupun global.
Dampak Jangka Panjang Transformasi Pengantar Kerja
Dengan penguatan layanan pengantar kerja yang inovatif, digital, inklusif, dan kolaboratif, Kemnaker menargetkan:
Penurunan mismatch keterampilan pekerja dengan kebutuhan industri.
Peningkatan efisiensi penempatan kerja di seluruh Indonesia.
Peningkatan kapasitas pengantar kerja dalam memfasilitasi pencari kerja.
Pertumbuhan ekonomi yang lebih merata melalui tenaga kerja terampil dan tersalurkan dengan baik.
Pengantar kerja yang adaptif tidak hanya menjadi jembatan antara pencari kerja dan industri, tetapi juga penggerak utama inovasi layanan ketenagakerjaan nasional.
Menuju Layanan Pengantar Kerja yang Berkelanjutan
Ke depannya, Kemnaker akan terus mengevaluasi efektivitas CoP dan inovasi layanan pengantar kerja. Praktik baik yang dihasilkan akan diterapkan secara konsisten di berbagai daerah.
Hal ini diyakini akan menjawab tantangan dunia kerja modern, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, serta mendukung pembangunan ketenagakerjaan Indonesia secara berkelanjutan.
Dengan komitmen yang kuat, pengantar kerja diharapkan menjadi agen transformasi layanan ketenagakerjaan: adaptif, inklusif, berbasis data, dan inovatif, sehingga mampu memberikan dampak positif jangka panjang bagi pekerja, perusahaan, dan pembangunan ekonomi nasional.
