JAKARTA - Pembahasan mengenai kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) kembali mengemuka di tingkat pemerintah pusat.
Meski masih dalam tahap perumusan dan menunggu keputusan akhir, pemerintah memastikan bahwa berbagai layanan penting bagi masyarakat tidak akan terganggu. Fokus utama kebijakan ini adalah menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan keberlangsungan pelayanan publik di seluruh daerah.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan wacana kerja dari rumah (work from home/WFH) bukanlah sesuatu yang baru dan akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait kesiapan layanan esensial yang tetap berjalan.
Pengalaman WFH Saat Pandemi Jadi Acuan
Ditemui usai usai konferensi pers di Jakarta, Rabu, Mendagri Tito menyebutkan bahwa pemerintah sudah berpengalaman menerapkan skema WFH yang dilakukan saat pandemi COVID-19 dan semuanya dapat berjalan dengan lancar.
"No problem. Ya, pemda juga ada banyak pengalaman. Cuma mungkin karena daerah ini ada kepala daerah baru, nanti saya akan kasih penjelasan kepada mereka. Hal-hal yang esensial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan," kata Mendagri.
Pengalaman tersebut menjadi dasar keyakinan pemerintah bahwa kebijakan serupa masih dapat diterapkan tanpa mengganggu layanan utama kepada masyarakat.
Layanan Esensial Tetap Menjadi Prioritas
Dia menyebutkan bahwa wacana WFH sebelumnya sudah dirapatkan bersama kementerian/lembaga terkait untuk menyampaikan masukan terkait rencana tersebut. Namun, hasil dari rapat itu akan disampaikan lebih lanjut setelah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Mendagri menegaskan bahwa sektor-sektor esensial tetap harus beroperasi secara normal. Hal ini mencakup layanan transportasi, fasilitas kesehatan, layanan darurat, hingga kebersihan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
Dengan demikian, kebijakan WFH yang direncanakan tidak akan menghambat pelayanan publik yang bersifat vital.
Skema WFH Masih Dalam Pembahasan
Mendagri menyebut bahwa salah satu skema yang diajukan adalah satu hari WFH dalam satu pekan.
"Tapi hari apa yang akan diambil biar nanti yang memutuskan, nantikan hasil rapat kemarin akan dilaporkan ke Presiden," tuturnya.
Ditanya lebih lanjut soal pilihan hari untuk melakukan WFH, Mendagri kembali menekankan bahwa pengumuman lebih lengkap terkait hal itu akan dilakukan setelah hasil rapat dilaporkan kepada Presiden.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih membuka ruang diskusi untuk menentukan skema terbaik yang tidak mengganggu produktivitas nasional.
Tujuan Kebijakan dan Arah Implementasi
Sebelumnya, pemerintah merencanakan kebijakan WFH diterapkan usai Lebaran sebagai langkah untuk menghemat energi di tengah kenaikan harga minyak dunia.
Dalam pernyataan pada Sabtu (21/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan kebijakan itu berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan diimbau pula untuk sektor swasta.
Dengan pendekatan yang hati-hati dan berbasis pengalaman sebelumnya, pemerintah berupaya memastikan bahwa kebijakan WFH tidak hanya efektif dalam menekan konsumsi energi, tetapi juga tetap menjaga stabilitas layanan publik dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
