JAKARTA - Pemerintah pusat kembali menekankan pentingnya kualitas belanja daerah agar dana Transfer ke Daerah (TKD) benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, efektivitas anggaran bukan hanya soal besarnya dana yang digelontorkan, tetapi terutama bagaimana daerah mampu mengelolanya secara bijak, tepat sasaran, dan transparan.
Menurut Purbaya, total dana sebesar Rp1.300 triliun tetap dialirkan untuk mendukung pembangunan di seluruh wilayah melalui mekanisme belanja kementerian dan program pemerintah pusat.
Namun, ia menyoroti masih adanya persoalan dalam pengelolaan di tingkat daerah yang berpotensi menghambat efektivitas pemanfaatan anggaran.
“Jadi gini, ini semuanya tergantung pada kepala daerahnya lagi nanti ke depannya,” ujarnya.
Sinergi Pusat dan Daerah
Pertemuan dengan APPSI tersebut membahas sinergi fiskal melalui mekanisme TKD dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Dalam forum ini, Purbaya menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan dana sangat ditentukan oleh komitmen kepala daerah dalam membangun birokrasi yang bersih serta citra positif di mata pemerintah pusat.
Ia menegaskan, alokasi dari pusat tidak mengalami pemangkasan total. Sebaliknya, dana tetap tersedia dalam jumlah besar, hanya saja jalur penyalurannya lebih banyak menggunakan mekanisme program kementerian. Dengan demikian, kualitas belanja dan tata kelola di daerah harus lebih diperhatikan.
Isu Penurunan TKD
Sebelumnya, APPSI menyampaikan keluhan terkait penurunan alokasi TKD. Penurunan ini dinilai memberatkan daerah, terutama dalam memenuhi kewajiban seperti tunjangan tambahan penghasilan (TPP) pegawai, gaji aparatur sipil negara dengan status PPPK, hingga belanja operasional lainnya.
Ketua APPSI sekaligus Gubernur Jambi, Al Haris, menyebut bahwa pengurangan tersebut memberi dampak signifikan.
“Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah ini luar biasa turunnya, daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari TKD itu sendiri,” kata Haris.
Berdasarkan rancangan anggaran tahun 2026, alokasi TKD direncanakan sebesar Rp649,99 triliun. Angka ini turun dari perkiraan realisasi tahun 2025 yang mencapai Rp864 triliun, serta lebih rendah dibanding alokasi APBN 2025 sebesar Rp919,9 triliun.
Sebagai kompensasi, pemerintah pusat meningkatkan belanja program melalui kementerian/lembaga hingga Rp1.300 triliun. Angka ini melonjak dari alokasi sebelumnya sebesar Rp900 triliun, yang sebagian besar akan disalurkan langsung ke daerah melalui program prioritas.
Dorongan Reformasi Belanja Daerah
Menkeu Purbaya menilai bahwa persoalan utama ada pada kualitas belanja daerah. Ia mengingatkan kepala daerah agar memperbaiki tata kelola, mengefisiensikan penggunaan anggaran, dan menumbuhkan kepercayaan pemerintah pusat.
“Saya akan monitor, sampai akhir tahun seperti apa penyerapan anggarannya, nanti kalau banyak yang susah juga, ya udah nggak aku tambah. Tapi kalau memang bagus dan pembangunan tepat waktu serta nggak ada temuan, ya patut dipertimbangkan harusnya sih,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa selama ini persepsi terhadap pengelolaan anggaran daerah masih dinilai kurang baik. Untuk itu, reformasi belanja harus benar-benar dijalankan agar desentralisasi fiskal memberi manfaat nyata.
Sentralisasi vs Desentralisasi
Purbaya juga menanggapi kritik bahwa kebijakan TKD bisa mengarah pada sentralisasi. Menurutnya, hal tersebut tidak perlu menjadi kekhawatiran berlebihan. Yang utama adalah bagaimana pemerintah daerah membuktikan kinerja yang efisien dan transparan.
“Issu desentralisasi atau sentralisasi itu tidak perlu dipersoalkan. Yang penting, daerah bisa yakinkan pemerintah pusat dengan kinerja yang baik. Kalau belanja sudah beres dan citra positif dibangun, arahnya bisa kembali ke desentralisasi,” tuturnya.
Ia bahkan menegaskan, keputusan akhir bukan di tangannya, melainkan di DPR dan mekanisme politik yang berlaku. Oleh sebab itu, tugas kepala daerah adalah memperbaiki kualitas belanja agar penilaian dari pusat semakin baik.
Harapan Perbaikan Keuangan Daerah
Purbaya juga menyampaikan keprihatinan atas masih rendahnya kualitas serapan anggaran di banyak daerah. Menurutnya, hal ini menyebabkan pembangunan melambat dan manfaat anggaran tidak dirasakan masyarakat secara maksimal.
Dengan adanya peningkatan belanja pusat melalui K/L, pemerintah berharap kebutuhan daerah tetap bisa terpenuhi meskipun TKD mengalami penurunan. Namun, ia menekankan agar daerah tidak menjadikan kondisi ini alasan untuk menurunkan kinerja.
“Bukan soal jumlah anggaran yang lebih kecil atau besar, tapi bagaimana penggunaannya bisa efisien dan benar-benar memberi dampak. Itulah yang penting,” ujarnya.
Dukungan Politik Daerah
Dalam kesempatan yang sama, sejumlah gubernur juga menyampaikan aspirasi agar kebijakan fiskal lebih fleksibel. Mereka berharap pemerintah pusat tetap mempertimbangkan kebutuhan riil daerah yang bervariasi.
Al Haris menuturkan, pengurangan TKD membuat beberapa daerah kesulitan memenuhi belanja wajib. Karenanya, ia mendorong agar solusi konkret bisa dihadirkan. “Kami berharap ada jalan keluar agar daerah tidak terbebani, terutama untuk memenuhi hak pegawai dan pelayanan masyarakat,” jelasnya.
Optimisme Pusat-Daerah
Meski terdapat dinamika, Purbaya optimis bahwa sinergi antara pusat dan daerah dapat terus ditingkatkan. Ia mengingatkan bahwa desentralisasi fiskal sejatinya bertujuan memperkuat peran daerah dalam pembangunan. Namun hal itu hanya bisa tercapai bila tata kelola dan kualitas belanja daerah mengalami perbaikan signifikan.
Dengan pemantauan ketat hingga akhir tahun, pemerintah pusat ingin memastikan bahwa alokasi anggaran dapat memberikan hasil nyata.
Ia berharap daerah semakin menunjukkan komitmen memperbaiki birokrasi, menjaga akuntabilitas, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.
“Kalau memang pembangunan di daerah bisa berjalan baik, transparan, dan tepat sasaran, tentu penilaian pemerintah pusat akan lebih positif. Itu menjadi kunci agar ke depan hubungan fiskal pusat dan daerah semakin sehat,” pungkasnya.
