Jakarta - Pengumuman penting yang ditujukan kepada seluruh bank di Indonesia untuk menyiapkan dana tambahan guna membayar premi program restrukturisasi perbankan (PRP).
Pembayaran ini diwajibkan dilakukan sebanyak dua kali dalam setahun dan mulai berlaku pada tahun 2025. Kebijakan ini merupakan langkah signifikan dalam mempersiapkan perbankan menghadapi kemungkinan krisis sistem keuangan yang bisa memengaruhi perekonomian nasional, Jumat, 24 Januari 2025.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa bank wajib membayar premi PRP setiap enam bulan sekali. "Harus bayar tahun ini, nanti Januari sampai Juni dibayarnya di Juni. Lalu, Juli sampai Desember dibayarnya di Desember," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers Tingkat Penjaminan Simpanan yang diadakan di Jakarta pada Kamis, 23 Januari 2025.
Kebijakan baru ini merupakan salah satu langkah besar yang dilakukan LPS untuk memperkuat daya tahan industri perbankan. Hal ini diperlukan agar ketika menghadapi ancaman risiko terburuk dari krisis sistem keuangan, dampaknya dapat diminimalkan demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
"Dari dua periode tadi, jumlahnya cukup kecil jika kita hitung selama setahun, itu kira-kira hanya sekitar Rp 1 triliun (total premi bank umum yang terkumpul)," ungkap Purbaya. Ia menegaskan bahwa jumlah premi yang terkumpul memang terbilang kecil jika dibandingkan dengan premi penjaminan simpanan yang harus dibayarkan oleh perbankan setiap tahunnya.
"Kalau simpanan yang biasa untuk program penyimpanan itu sekitar mungkin Rp 17 triliun selama setahun. Jadi tambahan premi PRP ini relatif kecil untuk jaminan keamanan perbankan kita yang besar nantinya. Ke depan, saya pikir ini investasi yang amat baik untuk negara," lanjutnya.
Premi PRP ini akan berbeda-beda bagi setiap bank, tergantung pada klasifikasi bank berdasarkan jumlah asetnya. Klasifikasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat risiko yang dimiliki masing-masing bank. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat memberikan perlindungan yang proporsional dan adil bagi setiap institusi keuangan.
Purbaya juga menegaskan pentingnya langkah ini untuk memberikan ketahanan lebih pada industri perbankan. "Langkah ini dilakukan LPS untuk memberikan ketahanan yang lebih kuat bagi industri perbankan dalam menghadapi ancaman risiko terburuk dari kondisi krisis sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional," jelasnya.
Menurut Purbaya, premi PRP ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan ketahanan, tetapi juga sebagai investasi dalam keamanan sistem keuangan di masa depan. Pandangan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak yang menganggap langkah ini sebagai kesiapsiagaan menghadapi berbagai situasi krisis yang dapat terjadi kapan saja.
Diharapkan kebijakan ini dapat segera diimplementasikan dengan baik oleh perbankan. Persiapan yang matang diharapkan mampu mengurangi beban ketika kebijakan mulai diberlakukan pada 2025. Purbaya berharap bahwa semua bank dapat mematuhi peraturan ini dan menyadari pentingnya kontribusi mereka dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Bagi bank-bank di Indonesia, ini adalah waktu untuk mulai merencanakan anggaran dan strategi dalam menghadapi tambahan premi yang akan berlaku. Dengan persiapan yang baik, tantangan ini bukan hanya dapat dihadapi, tetapi juga dapat menjadi peluang untuk memperkuat sektor perbankan dalam negeri, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan yang ada.
Ke depan, LPS akan terus memantau kesiapan setiap bank dalam memenuhi kewajibannya terkait premi PRP ini. LPS juga memastikan bahwa pihaknya akan memberikan panduan dan dukungan yang dibutuhkan oleh perbankan untuk memastikan transisi yang lancar menuju kebijakan baru ini.
Bagi masyarakat, kebijakan ini merupakan sinyal positif bahwa pemerintah dan lembaga terkait sedang bekerja keras untuk menjaga dan melindungi kepentingan para penabung dan pelaku ekonomi di Indonesia melalui upaya-upaya strategis yang visioner.
