Jakarta – Isu korupsi yang menyeret dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI) menjadi perhatian publik. Susno Duadji, mantan Kepala Bareskrim Mabes Polri, turut mengungkapkan keprihatinannya terhadap skandal mega korupsi ini. Menurutnya, apabila kasus ini terbukti, maka hal ini menjadi bentuk korupsi yang sangat kejam. Sebab, dana CSR BI, yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat miskin, dicurigai justru disalahgunakan oleh oknum yang seharusnya menjadi wakil rakyat.

“Kalau hal ini benar maka sungguh kejam; dana CSR Bank Indonesia jatah rakyat miskin dikorup oleh orang yang katanya ‘terhormat’,” tulis Susno di akun media sosial X (sebelumnya Twitter) pada 20 Januari 2025.

Kasus dugaan korupsi dana CSR BI mencuat setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan indikasi penyelewengan dana yang mencapai triliunan rupiah. Dana yang dikelola oleh Bank Indonesia tersebut diduga disalurkan kepada Komisi XI DPR dan digunakan tidak sesuai peruntukannya.

Asep Guntur Rahayu, Direktur Penyidikan KPK, mengungkapkan kepada media bahwa jumlah dana yang terlibat dalam kasus ini adalah triliunan rupiah. “Triliunan-lah. Kalau jumlah pasnya nanti lah ya. Takutnya nanti salah,” ujar Asep dalam keterangannya, Kamis, 23 Januari 2025.

Meski jumlah pastinya belum dibeberkan, Asep menegaskan bahwa dana tersebut sangat signifikan. Salah satu anggota Komisi XI, Satori, disebut-sebut terlibat dalam kasus ini. Menurut Satori, seluruh anggota komisi menerima dana CSR itu melalui yayasan tertentu. Namun, penyidik KPK menemukan bahwa dana tersebut belum digunakan sesuai dengan tujuan awalnya.

Penyidik KPK juga mengidentifikasi dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Satori, khususnya terkait penggunaan dana CSR di Cirebon, daerah pemilihan Satori. Penemuan ini memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan dana CSR oleh pihak-pihak terkait.

Namun, Susno Duadji mempertanyakan mengapa kasus besar ini mendadak sepi dari perhatian publik. “Nyaris tak terdengar. Ada apa??,” tulis Susno, yang merasa terganggu dengan hilangnya kasus ini dari pemberitaan. Ia pun menambahkan, “Sudah diumumkan ke publik kok menghilang???”

KPK berjanji akan terus melakukan penyelidikan mendalam untuk mengungkap kebenaran di balik kasus mega korupsi ini. Publik, terutama rakyat miskin yang menjadi sasaran utama penggunaan dana CSR, sangat menantikan perkembangan dari penyidikan kasus ini.

Para pengamat menilai, transparansi dalam penanganan kasus ini diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan lembaga legislatif. Skandal ini juga mengingatkan betapa pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan dana CSR oleh lembaga-lembaga keuangan negara.

Kasus ini juga menjadi sorotan karena melibatkan anggota legislatif yang selama ini diharapkan menjadi perwakilan suara rakyat. Rakyat kini menanti tindak lanjut konkret dari KPK dalam menuntaskan kasus yang melibatkan dana miliaran rupiah ini. Jika dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian, dikhawatirkan akan semakin meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan.

Dengan terus berjalannya penyelidikan ini, diharapkan para pelaku yang terlibat akan segera dibawa ke pengadilan untuk mendapat pertanggungjawaban hukum yang setimpal. Transparansi dan integritas dalam penanganan kasus korupsi sangatlah diperlukan, demi keadilan bagi rakyat miskin dan pengembalian kepercayaan publik terhadap sistem keadilan di Indonesia.