Dalam langkah strategis untuk mengatasi pemangkasan anggaran infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memutuskan untuk mengundang pihak swasta dalam pengembangan proyek infrastruktur, mulai dari pembangunan jalan tol hingga bendungan. Usulan ini datang seiring dengan rencana pengurangan anggaran yang dialokasikan untuk sektor tersebut, yang sebagian besar akan dialihkan ke program-program prioritas lainnya.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa sektor jalan tol dianggap sebagai pilihan utama yang diharapkan dapat menarik investasi swasta. Menurutnya, proyek ini memiliki potensi finansial yang baik dan cukup diminati oleh investor. "Yang paling utama sekarang sih, jalan tol ya [yang dinilai menarik untuk dilepas ke swasta]. Ke depan saya lagi mikir bendungan. Karena di luar negeri kan bendungan itu swasta gitu kan,” ujar Dody saat menghadiri peresmian PLTA Bendungan Jatigede, Senin, 20 Januari 2025.

Dody juga menjelaskan bahwa proyek-proyek ini akan ditawarkan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Namun, untuk meningkatkan daya tarik investor, pemerintah sedang mempersiapkan skema kerja sama investasi baru. Selain itu, serangkaian insentif menarik juga akan ditawarkan kepada calon investor, termasuk suku bunga pinjaman yang lebih rendah. "Tapi memang kan, tidak semua proyek kita kan menarik secara ekonomi kan. Ya kalau sudah begitu ya sudah, pemerintah harus masuk, tapi kan itu bisa diminimalisir mana yang benar-benar tidak [menarik secara bisnis] ini ya kita [pemerintah] masuk,” tambah Dody.

Pemangkasan anggaran infrastruktur ini disampaikan sebelumnya oleh Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono. Ia menjelaskan bahwa pengurangan tersebut dilakukan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan kawasan pangan (food estate). Thomas mengonfirmasi bahwa anggaran untuk program-prioritas yang diusung oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tersebut didapatkan dari pemotongan anggaran infrastruktur.

“Itu kan dikurangi dari segi anggaran. Tidak berarti infrastruktur dinomorduakan. Cuma strateginya diatur adalah bahwa itu [infrastruktur] akan ke private sector. Ada yang namanya KPBU, itu pola-pola seperti itu yang mau digiatkan," ungkap Thomas saat memberikan penjelasan di IDN HQ.

Dalam konteks global, pelibatan sektor swasta dalam proyek infrastruktur bukanlah hal baru. Banyak negara yang telah berhasil mendorong investasi swasta untuk mendanai proyek-proyek besar, terutama dalam hal pembangunan fasilitas umum seperti bendungan dan jalan tol. Model ini diyakini bisa menjadi solusi jangka panjang yang efektif, mengingat anggaran pemerintah yang terbatas.

Lebih jauh, Dody juga menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan swasta. "Ini bukan hanya tentang mengurangi beban anggaran, tetapi juga membawa pengalaman dan efisiensi yang dimiliki pihak swasta ke dalam proyek-proyek pemerintah," lanjut Dody. Dalam jangka panjang, ia berharap keterlibatan swasta dapat meningkatkan kualitas infrastruktur di Indonesia dan mempercepat proses pembangunan.

Namun, tantangan tentu saja ada. Salah satunya adalah memastikan bahwa investasi swasta tidak hanya berhenti pada proyek-proyek yang menguntungkan secara komersial saja. Pemerintah harus memastikan bahwa proyek-proyek yang juga penting secara sosial dan ekonomi, seperti pembangunan infrastrukur di daerah terpencil dan tertinggal, tetap mendapatkan perhatian dan sumber daya yang diperlukan.

Pemerintah juga harus aktif dalam menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung agar investasi swasta dapat berjalan lancar. Selain dari sisi fiskal, aspek legal dan administratif juga perlu diperhatikan untuk memastikan adanya kepastian hukum bagi para investor.

Dengan strategi-strategi baru ini, Indonesia berharap dapat menghadapi tantangan dalam pembangunan infrastruktur sekaligus memanfaatkan potensi besar yang dimiliki oleh sektor swasta. Di tengah era globalisasi dan peningkatan kebutuhan infrastruktur, langkah ini dianggap tepat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Seiring berjalannya waktu, diharapkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta ini mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, terutama dalam hal memperkuat jaringan infrastruktur yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.