Dalam periode yang penuh tantangan bagi sektor industri pertambangan di Indonesia, kebijakan pemerintah yang memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen tidak hanya menambah beban finansial tetapi juga memicu kegelisahan di kalangan industri. Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey, membeberkan dampak signifikan kebijakan ini terhadap pelaku industri pertambangan, termasuk penambang nikel.

Meidy Katrin Lengkey menjelaskan bahwa pemberlakuan tarif PPN sebesar 12 persen, yang sebelumnya lebih dikenal sebagai pajak atas barang mewah, kini menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan operasi perusahaan-perusahaan tambang. "Pasti akan ada dampak besar. Ini sangat berdampak terhadap perusahaan pertambangan secara keseluruhan," ujarnya saat dihubungi dalam sesi Mining Zone, yang digelar secara virtual pada hari Selasa, 21 Januari 2023.

Dampak dari kenaikan PPN ini jelas terlihat pada biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan pertambangan. Meidy menjelaskan bahwa sektor pertambangan, termasuk pertambangan nikel, harus bersiap dengan lonjakan biaya produksi. "Kenaikan PPN ini akan meningkatkan biaya produksi perusahaan tambang, termasuk cost untuk karyawan, dan alat-alat berat yang kita gunakan," tambah Meidy. "Kan alat berat termasuk barang mewah. Jadi harga alat berat sudah lumayan signifikan," imbuhnya, menggambarkan kondisi yang ditemui para penambang.

Selain dari segi alat berat, kenaikan PPN juga berdampak pada harga bahan bakar yang semakin mahal. Ini menjadi ironi tersendiri di tengah tekanan untuk beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan. Meidy mencatat bahwa di saat perusahaan-perusahaan pertambangan dipacu untuk mengadopsi energi hijau dan renewable energy, hambatan biaya menjadi lebih berat.

"Kita dipaksa untuk green energi atau renewable energi, kalau dipaksa pakai kendaraan listrik atau EV, namun di sisi lain belum ada infrastruktur yang memadai untuk mendukung adopsi kendaraan listrik tersebut," terang Meidy. Kendala ini menambah beban bagi perusahaan terutama dalam menyeimbangkan antara tuntutan kebijakan dan operasional sehari-hari.

Lebih jauh, Meidy juga mengungkapkan tentang penambahan beban lainnya terkait dengan kebijakan pemerintah yang memberlakukan mandatory biodiesel 40 persen di awal tahun 2025. Ia memaparkan bahwa hal ini juga memberikan tekanan tambahan kepada pelaku usaha di industri pertambangan. "Setelah kita hitung, cost produksi mengalami kenaikan. Ada peningkatan hampir 30 persen," tandas Meidy tentang tantangan yang dihadapi setelah introduksi kebijakan biodiesel.

Kondisi ini menimbulkan diskusi hangat di kalangan pengusaha yang kini harus lebih berhati-hati dalam mengatur strategi bisnis agar tetap bisa bersaing dan bertahan dalam iklim ekonomi yang dinamis. Dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha di Indonesia, tetapi juga mempengaruhi daya jual komoditas di pasar global yang kompetitif.

Peningkatan biaya produksi dan peralihan ke energi terbarukan menjadi tantangan berat yang menuntut inovasi dan adaptasi dari industri. Para pelaku usaha dituntut untuk terus mencari solusi agar agar dapat tetap bergerak maju meski diterpa berbagai regulasi baru yang mengubah lanskap industri.

Situasi ini membuat banyak perusahaan harus menimbang kembali strategi mereka dan bahkan melakukan restrukturisasi dalam beberapa aspek operasional untuk menekan biaya. Pemanfaatan teknologi dan efisiensi operasional menjadi kunci untuk menghadapi tekanan biaya yang meningkat, sekaligus memenuhi komitmen terhadap lingkungan.

Masa depan sektor pertambangan, terutama di Indonesia, bergantung pada bagaimana industri ini beradaptasi dengan perubahan regulasi dan meningkatkan efisiensi operasionalnya di era yang semakin terbuka terhadap perubahan dinamis. Meskipun dihadapkan pada banyak tantangan, optimisme bahwa industri ini akan tetap menjadi kontributor penting bagi perekonomian nasional tetap ada.

Dengan kondisi yang ada, peran pemerintah dalam menyediakan infrastruktur penunjang dan kebijakan yang berimbang diharapkan dapat meringankan tekanan bagi industri, sehingga dapat terlaksana transisi yang lebih mulus ke arah keberlanjutan dan ramah lingkungan. Hanya dengan pendekatan holistik, yang melibatkan semua pemangku kepentingan, maka sektor pertambangan dapat terus berkembang dengan cara yang berkelanjutan dan berdaya saing global.