Dalam upaya mendorong efisiensi dan efektivitas transportasi publik di Jakarta, isu integrasi antara jalur Trans-Jakarta dan Mass Rapid Transit (MRT) kembali mencuat. Jalur yang beririsan antara kedua moda transportasi tersebut diusulkan untuk tidak saling menggantikan satu sama lain. Sebaliknya, integrasi ini didorong untuk saling melengkapi sesuai pernyataan terbaru dari Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Haris Muhammadun.

Haris menyampaikan pandangannya terkait munculnya wacana untuk menyesuaikan rute Koridor 1 Trans-Jakarta dari Blok M ke Kota begitu fase 2A dari MRT selesai dibangun. Menurutnya, kedua moda transportasi tersebut memiliki karakteristik dan pasar pengguna yang berbeda sehingga seharusnya tidak menjadi penghalang satu sama lain. "Jalur yang beririsan ini sebenarnya dapat saling melengkapi. Tidak perlu melakukan kanibalisasi, melainkan harus dioptimalkan," tegas Haris dalam wawancaranya dengan Media Indonesia, Minggu.

Diferensiasi Layanan dan Keuntungan Multimoda

Salah satu alasan utama untuk tidak menggantikan layanan satu sama lain adalah perbedaan tipe pasar dan layanan yang ditawarkan oleh MRT dan Trans-Jakarta. Haris menjelaskan bahwa setiap moda transportasi memiliki keunikan dan keunggulan masing-masing yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Trans-Jakarta misalnya, dikenal dengan fleksibilitas rute dan frekuensinya, sementara MRT menawarkan kecepatan dan kapasitas yang lebih tinggi dalam mengangkut penumpang.

"Pengguna Trans-Jakarta bisa berbeda dengan pengguna MRT, termasuk dalam preferensi mereka memilih angkutan sesuai kebutuhan masing-masing," jelas Haris. Dengan menawarkan lebih banyak pilihan, masyarakat Jakarta tentunya bisa mendapatkan keuntungan lebih karena layanan transportasi yang ada lebih bervariatif dan sesuai dengan kebutuhan perjalanan mereka.

Integrasi Sebagai Solusi Efisiensi

Memaksimalkan potensi dari masing-masing moda transportasi ini penting di tengah tantangan anggaran yang dihadapi oleh pemerintah DKI Jakarta terkait program transportasi publik. Kanibalisasi antara Trans-Jakarta dan MRT hanya akan menimbulkan pemborosan sumber daya serta mengurangi manfaat yang dapat diterima oleh pengguna jasa transportasi umum.

Haris dengan tegas menyatakan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus pada bagaimana cara mengintegrasikan kedua layanan ini lebih baik dibandingkan melakukan penyesuaian secara sepihak yang bisa melemahkan fungsi dari moda yang ada. "Saya rasa, efektivitas penggunaan anggaran ini bisa lebih baik kalau moda-moda ini betul-betul digabungkan dalam konsep multitasking yang menyediakan kenyamanan maksimal untuk pengguna," katanya.

Kebijakan dan Rencana Masa Depan

Strategi ke depan yang hendak dilakukan oleh pemerintah kota harus sudah mulai mempertimbangkan bagaimana integrasi ini dijadikan prioritas utama. Menyelesaikan masalah seperti overlapping jalur tidak perlu dengan menghapus satu layanan, melainkan harus dengan menambah nilai berupa penggunaan optimal dari jalur dan layanan yang ada.

Dalam hal ini, Dinas Perhubungan Jakarta juga terlihat mendukung pertimbangan ini dengan menjajaki kemungkinan adanya kebijakan intermoda yang lebih baik. Tujuannya adalah memastikan masyarakat tidak hanya terlayani dengan pilihan yang lebih luas, tetapi juga lebih efisien dalam mengakses berbagai tempat di ibu kota.

Langkah tersebut tentu membutuhkan kerjasama berbagai stakeholder terkait, termasuk dari pihak pengelola Trans-Jakarta dan MRT itu sendiri. Pengawasan dan pengendalian kualitas layanan juga harus diutamakan agar integrasi ini benar-benar memberikan nilai tambah bagi pengguna transportasi publik di Jakarta.

Masa depan transportasi publik Jakarta, menurut Haris dan DTKJ, adalah kecakapan dalam pemanfaatan layanan yang sudah ada tanpa melakukan pemborosan. "Semakin banyak pilihan transportasi publik di Jakarta, semakin baik. Artinya itulah yang menjadi poin penting untuk masyarakat," tutup Haris. Jika dilakukan dengan benar, kebijakan integrasi ini bisa menjadi langkah maju dalam perjalanan panjang menuju sistem transportasi yang lebih modern dan berkelanjutan di Jakarta.