Pemerintah Kabupaten Batu Bara semakin menunjukkan komitmen kuat untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (PPKB), dr. Deni Syahputra, berbagai terobosan inovatif dirumuskan dan siap diterapkan, salah satunya adalah Program Universal Health Coverage (UHC) berbasis Non Cut Off. Program ambisius ini dijadwalkan akan mulai berjalan pada tahun 2025.

Program UHC ini merupakan langkah strategis revolusioner yang menawarkan hak akses kesehatan cepat kepada masyarakat. Dengan sistem Non Cut Off, peserta BPJS Kesehatan akan mendapatkan keaktifan hanya dalam waktu 1x24 jam menggunakan KTP. Menurut dr. Deni, pendekatan ini akan menghilangkan masa tunggu yang selama ini menjadi kendala utama bagi banyak masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Dalam wawancara eksklusif di hari Selasa, 7 Januari 2025, dr. Deni menyatakan, “Kami menargetkan keaktifan peserta BPJS meningkat dari 71 persen menjadi 80 persen. Program ini dirancang agar semua masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan berkualitas tanpa harus menunggu lama.” Rasa optimisme yang disampaikannya bukan tanpa alasan. Sistem baru ini tidak hanya merupakan kebijakan administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab sosial yang memastikan kesehatan sebagai hak dasar bagi semua warga.

Untuk mewujudkan visi UHC ini, Dinas Kesehatan Batu Bara telah mengajukan anggaran sebesar Rp 20 miliar, di mana Rp 14 miliar telah berhasil dialokasikan. Demi mengatasi kekurangan dana dan memastikan target 2025 tercapai, dr. Deni berencana meminta tambahan dana 20 persen kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta menyesuaikan dengan Perubahan APBD (P-APBD) 2025. “Kami berupaya maksimal, termasuk mengajukan tambahan dana sebesar 20 persen kepada pemerintah provinsi. Ini demi memastikan program UHC berjalan sesuai target,” tegas dr. Deni.

Tidak hanya fokus pada program UHC, upaya dr. Deni dalam memperkuat infrastruktur kesehatan terbukti melalui renovasi dan pengadaan fasilitas kesehatan lainnya. Sebanyak 15 Puskesmas Pembantu (Pustu) telah diperbaiki, dan 1 Pustu baru telah dibangun dengan anggaran rata-rata Rp 260 juta per Pustu. Dana tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2024, yang digunakan untuk perbaikan fisik dan pengadaan alat kesehatan, memastikan pelayanan lebih optimal di tingkat desa.

“Seluruh alokasi dana telah kami gunakan sesuai peruntukan dan petunjuk teknis. Ini menunjukkan komitmen kami untuk memberikan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat,” tambah dr. Deni.

Dukungan anggaran yang matang serta program inovatif ini mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Sosok dr. Deni dipandang sebagai visioner dalam pengelolaan sektor kesehatan. Masyarakat Batu Bara optimis bahwa apabila seluruh program ini berjalan sesuai rencana, mereka akan merasakan dampak positifnya secara nyata. “Apa yang dilakukan dr. Deni merupakan langkah luar biasa. Jika semua ini terealisasi, masyarakat akan benar-benar merasakan dampak positifnya,” komentar salah satu warga, Amri.

Amri juga menekankan pentingnya pengawasan dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan program tersebut. Dengan inovasi UHC, dukungan anggaran yang kuat, dan perbaikan infrastruktur kesehatan, dr. Deni Syahputra telah menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bukan hanya tentang penyediaan fasilitas, tetapi juga keberanian untuk berinovasi dan bertindak cepat demi kesejahteraan rakyat.

Melalui kepemimpinan dan dedikasi kuat ini, dr. Deni bertekad menjadikan Batu Bara sebagai kabupaten yang sehat, tangguh, dan sejahtera. Ke depan, masyarakat Batu Bara dapat menantikan akses layanan kesehatan yang lebih terjangkau, cepat, dan berkualitas, mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. "Semangat ini, sebagaimana yang terus kami suarakan, adalah untuk menjadikan Batu Bara sebagai kabupaten yang sehat, tangguh, dan sejahtera," tandas dr. Deni.