Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya mendorong pertumbuhan investasi untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama lima tahun ke depan. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur, Triono Junoasmoro, yang akrab disapa Yongki, menegaskan kementerian telah memetakan sejumlah proyek yang akan diusung melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Mudah-mudahan meningkat, yang tadinya lima tahun lalu sekitar Rp 440 triliun, sampai kira-kira Rp 700 triliun," ungkap Yongki dalam pertemuan di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) pada Rabu, 8 Januari 2025. Target pencapaian Rp 700 triliun ini diharapkan terwujud dalam periode satu pemerintahan.

Dalam hal pendanaan, Yongki menyatakan bahwa saat ini sumbernya masih didominasi oleh investor domestik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa investor asing telah menunjukkan minat besar, salah satunya dari Cina. Selain itu, investor dari Timur Tengah, khususnya Uni Emirat Arab (UEA), sudah memulai penjajakan untuk berinvestasi di Indonesia. Meski sektor jalan tol belum sepenuhnya dilirik, minat ini merupakan langkah awal yang positif. "Mereka (UEA) lagi mengkaji. Investornya bekerja sama dengan lokal," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri PUPR Dody Hanggodo menjelaskan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan proyek infrastruktur. Dody menyoroti bahwa mengundang investor menjadi alternatif yang realistis untuk meminimalkan penggunaan APBN. "Investor luar negeri selalu kami utamakan," tegas Dody saat ditemui di kementeriannya pada 6 Januari 2025.

Menurut Dody, kebijakan mengurangi ketergantungan pada APBN dapat mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dia menambahkan, "Kalau sudah orang lain yang masuk, kan, yang mengawasinya justru yang punya duit." Dengan demikian, pengawasan terhadap proyek infrastruktur diharapkan menjadi lebih ketat dan transparan.

Berbicara mengenai prospek investasi, pemerintah telah menggandeng berbagai pihak untuk menjamin kelancaran dan keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur yang akan digarap. Kerja sama antara investor asing dan lokal tidak hanya berpotensi meningkatkan investasi, tetapi juga memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan negara-negara mitra. Selain itu, perhatian besar juga diberikan pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di area terpencil yang memerlukan akses infrastruktur yang memadai.

Dalam memandu pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR berkomitmen untuk memastikan semua proyek yang dikerjakan memiliki dampak ekonomi dan sosial yang positif bagi masyarakat. Dengan memperbaiki infrastruktur, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Kementerian PUPR juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan ramah lingkungan dalam setiap proyek infrastruktur yang dikerjakan. Yongki menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur di era modern memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan berkelanjutan untuk memastikan kesejahteraan generasi mendatang.

Langkah strategis yang diambil oleh Kementerian PUPR ini diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, peningkatan investasi di sektor infrastruktur berpotensi mengubah wajah perekonomian Indonesia, menjadikannya lebih berdaya saing dan terintegrasi secara global.

Melalui upaya kolaboratif antara pemerintah, investor, dan masyarakat, cita-cita menuju Indonesia yang maju dan sejahtera dalam aspek infrastruktur dapat segera terwujud. Target ambisius Rp 700 triliun ini bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan komitmen nyata untuk membangun bangsa ke arah yang lebih baik. Dengan semangat kerja sama dan inovasi, masa depan Indonesia dalam infrastruktur tampak lebih cerah dan menjanjikan.