JAKARTA - Pemerintah memperkuat upaya pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) melalui percepatan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah yang ditargetkan mencapai 400 ribu unit di tahun 2026.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, di Jakarta, Jumat, mengatakan pemerintah tengah meningkatkan skala program perbaikan rumah secara signifikan.
Ia mencontohkan, jumlah rumah yang ditangani di Jakarta melonjak dari 158 unit pada tahun lalu menjadi 10.000 unit pada tahun ini.
Menurutnya, percepatan program tersebut membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan instansi terkait.
Maruarar juga mengapresiasi dukungan Kementerian Dalam Negeri yang telah mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan rakyat.
Pemerintah mengandalkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan bantuan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat pada desil 1 hingga 4.
Maruarar menegaskan bahwa program perbaikan rumah harus dijalankan secara transparan karena menggunakan dana publik.
Kebutuhan material dan anggaran dibuka kepada masyarakat serta melibatkan sejumlah penyedia bahan bangunan agar tercipta persaingan harga yang sehat.
"Saya pikir ya begini, uang rakyat ini harus bener-bener transparan, jangan basa-basi. Buka saja, berapa anggarannya, berapa kebutuhannya, berapa harganya, kemudian yang termurah bisa menang," katanya. Pemerintah berharap jumlah RTLH dapat berkurang signifikan dari angka 18,8 juta unit pada tahun 2025.
Bahkan, Maruarar telah mengusulkan penambahan BSPS menjadi 2 juta unit pada 2027.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mendorong pemerintah daerah untuk aktif mendukung program, termasuk melalui pembebasan BPHTB dan retribusi PBG. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan bahwa berdasarkan catatan pihaknya, terdapat sekitar 824 ribu rumah tidak layak huni di Jakarta.
