JAKARTA - Pihak pemerintah memberikan respons terkait penurunan harga minyak mentah global yang saat ini dilaporkan kembali menyentuh kisaran level 70 dolar Amerika Serikat per barel.
Kondisi melandainya pasar internasional tersebut dinilai membuka peluang besar bagi tarif eceran bahan bakar minyak (BBM) varian nonsubsidi untuk diturunkan kembali.
Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dwi Anggia mempertegas bahwa penentuan nilai jual BBM nonsubsidi bakal selalu mengekor tingkat harga keekonomian.
Oleh karena itu, setiap adanya tren penurunan pada harga minyak global dipastikan akan memberikan dampak langsung bagi penyesuaian tarif BBM nonsubsidi di pasar domestik.
"Apakah bisa turun (harganya)? Pasti. Ketika harga minyak dunia turun, harga BBM nonsubsidi juga akan turun," ujarnya di Kantor Bakom, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Kondisi sebaliknya pun tetap berlaku, di mana andai nilai minyak mentah dunia melambung tinggi, maka harga jual BBM nonsubsidi tidak dapat dihindarkan untuk ikut dikoreksi naik demi menyelaraskan nilai keekonomian.
Pemicu utama merosotnya harga komoditas minyak internasional ini disebabkan oleh rencana pembukaan kembali akses pelayaran di Selat Hormuz pasca-tercapainya nota damai antara Amerika Serikat dan Iran.
Sentimen positif tersebut sukses menekan kembali nilai jual minyak mentah ke level 70 dolar Amerika Serikat setelah sebelumnya sempat meroket akibat tensi konflik geopolitik yang memanas di Timur Tengah.
Sebelum kebijakan penyesuaian ini diambil, pihak pemerintah sejatinya sempat berupaya menahan laju kenaikan tarif eceran komoditas BBM nonsubsidi demi memproteksi daya beli publik.
Namun tepat pada tanggal 10 Juni 2026, PT Pertamina (Persero) secara resmi merilis penyesuaian harga baru untuk varian Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dari nominal lama sebesar Rp12.300 per liter.
Di sisi lain, pihak eksekutif menjamin bahwa harga jual komoditas BBM serta Elpiji bersubsidi dipastikan tidak akan mengalami lonjakan tarif hingga periode akhir tahun ini demi mengawal ketahanan ekonomi warga miskin.
"Urusan BBM subsidi, Elpiji subsidi, insyaallah doakan tidak akan kami naikkan sampai dengan 31 Desember (2026)," kata Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
