JAKARTA - Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan bahwa pembiayaan dari luar negeri bukan sekadar soal dana.
Menurutnya, pembiayaan ini juga membawa gagasan, teknologi, inovasi, dan peluang strategis untuk membangun kelembagaan yang lebih kuat.
“Nilai dari pembiayaan luar negeri tidak hanya dari pendanaan, tetapi juga dari gagasan, teknologi, inovasi, dan peluang untuk membangun kelembagaan yang lebih kuat,” ujar Febrian.
Hal tersebut disampaikan Febrian dalam agenda Development Partner Coordination Meeting, yang menjadi forum rutin untuk memperkuat koordinasi dengan mitra pembangunan internasional.
Ia menekankan bahwa dialog terstruktur dengan para mitra pembangunan sangat penting untuk menjaga keselarasan strategi dan mempercepat respons terhadap tantangan baru.
“Kami juga ingin mendorong keterlibatan yang berkelanjutan lewat diskusi rutin, umpan balik yang jujur, dan pelaporan yang konsisten agar bisa menjaga keselarasan dan merespons tantangan baru dengan cepat. Dialog bersama yang terstruktur akan membantu koordinasi, akuntabilitas, dan kualitas keseluruhan kerja sama kita,” tambahnya.
Blue Book Sebagai Panduan Strategis
Deputi Bidang Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Putut Hari Satyaka, menjelaskan bahwa arah kebijakan pembiayaan luar negeri dikaitkan dengan Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (JRPLN-JM) / Blue Book 2025–2029.
Blue Book menjadi panduan awal untuk menyusun pipeline proyek, memastikan dukungan pembiayaan eksternal selaras dengan prioritas nasional dan strategi sektoral.
Proses perencanaan dimulai dari Blue Book (daftar rencana awal), kemudian masuk ke Green Book (daftar prioritas yang diusulkan), dan akhirnya ke Daftar Kegiatan yang menjadi acuan final untuk implementasi proyek.
Pendekatan ini bertujuan memperkuat setiap tahapan persetujuan sekaligus mempercepat implementasi proyek pembiayaan luar negeri.
“Blue Book 2025–2029 yang diterbitkan pada 17 Oktober 2025 menjadi rujukan utama pipeline proyek pembiayaan luar negeri. Dokumen ini memuat usulan proyek kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memastikan dukungan eksternal selaras dengan prioritas nasional, strategi sektoral, dan percepatan pembangunan wilayah,” jelas Putut.
Forum Koordinasi dengan Mitra Pembangunan
Pertemuan Development Partner Coordination Meeting dihadiri lebih dari 30 perwakilan kedutaan, lembaga keuangan internasional, serta lembaga pembangunan bilateral dan multilateral.
Hadir pula pejabat Kementerian Keuangan dan Bappenas. Dalam forum ini, para peserta membahas transisi dari Blue Book menuju Green Book dan strategi memperkuat kesiapan proyek.
“Kita perlu memastikan bahwa pipeline proyek semakin kuat, tidak terjadi duplikasi, dan proses persetujuan serta implementasinya dapat berlangsung lebih cepat dan efektif,” tegas Putut.
Forum ini juga menjadi sarana penting untuk meningkatkan kualitas pipeline, efektivitas pembiayaan luar negeri, serta akuntabilitas kerja sama.
Efektivitas Pembiayaan untuk RPJMN 2025–2029
Menurut Febrian dan Putut, pembiayaan luar negeri memiliki peran penting dalam pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Dengan melibatkan mitra pembangunan secara aktif, diharapkan proyek dapat terlaksana dengan tepat waktu, biaya efisien, dan hasil yang optimal bagi pembangunan nasional.
Febrian menambahkan bahwa keterlibatan mitra pembangunan harus berkelanjutan, bukan hanya sebatas pendanaan. Pendekatan kolaboratif, dialog rutin, serta pelaporan transparan menjadi faktor kunci dalam menjaga keberhasilan implementasi proyek dan kualitas kelembagaan nasional.
Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pembiayaan
Selain memperkuat kelembagaan di tingkat pusat, pembiayaan luar negeri juga diarahkan untuk mendukung pembangunan wilayah.
Dengan menyelaraskan proyek nasional dan daerah, Bappenas berharap hasil pembiayaan ini bisa memberi manfaat maksimal bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kapasitas institusi pemerintah daerah.
“Kami mendorong proyek yang terintegrasi antara pusat dan daerah sehingga pembiayaan luar negeri bisa lebih efektif, efisien, dan berdampak luas,” ujar Febrian. Pendekatan ini sekaligus membantu mengurangi risiko duplikasi dan mempercepat proses implementasi di lapangan.
Tantangan dan Peluang dalam Pembiayaan Luar Negeri
Meskipun pembiayaan luar negeri memberikan peluang besar, Febrian menekankan pentingnya akuntabilitas, koordinasi, dan kualitas proyek. Forum koordinasi ini menjadi wadah bagi seluruh pihak untuk berbagi gagasan, pengalaman, dan inovasi yang dapat diterapkan dalam proyek pembangunan.
Dengan mekanisme Blue Book Green Book Daftar Kegiatan, setiap proyek akan melalui proses evaluasi yang sistematis sebelum disetujui untuk implementasi.
Hal ini diharapkan meminimalkan risiko pemborosan, memastikan penggunaan dana yang efektif, dan memperkuat kelembagaan pemerintah dalam pengelolaan proyek pembangunan.
Pembiayaan luar negeri bukan sekadar soal dana, tetapi juga membawa inovasi, teknologi, dan peluang penguatan kelembagaan.
Dengan strategi perencanaan yang jelas, forum koordinasi rutin, serta sinergi antara pusat, daerah, dan mitra pembangunan, Bappenas menegaskan komitmennya untuk memperkuat efektivitas pembiayaan luar negeri.
Upaya ini diharapkan mendukung pencapaian RPJMN 2025–2029 serta membangun institusi pemerintah yang lebih profesional, responsif, dan berdaya saing di tingkat global.