JAKARTA - Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menekankan bahwa transformasi birokrasi nasional membutuhkan fondasi data yang kuat.
Dalam pertemuan bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh, Rachmat menyatakan bahwa pengelolaan data Aparatur Sipil Negara (ASN) secara komprehensif menjadi kunci untuk mempercepat reformasi birokrasi sekaligus mendukung pencapaian Asta Cita dan visi Indonesia Emas.
“Dengan satu data, satu sistem, serta pola rekrutmen dan karier yang lebih terbuka, kita dapat mempercepat transformasi birokrasi untuk melayani masyarakat secara lebih baik,” kata Rachmat.
Rachmat menjelaskan bahwa birokrasi merupakan tulang punggung kemajuan pemerintahan. Kecepatan dan kualitas kinerja ASN sangat menentukan efektivitas pemerintah dalam melayani masyarakat. Oleh karena itu, peran BKN sangat strategis dalam memimpin transformasi birokrasi nasional.
“Jika aparatur lambat, pemerintah pun ikut melambat, begitu pula sebaliknya. Saya yakin Prof Zudan dapat mengembalikan kejayaan BKN dalam penataan rekrutmen, jenjang karier, dan pendidikan ASN,” tegas Rachmat.
Peran Strategis BKN dalam Transformasi ASN
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa empat tahun ke depan menjadi periode krusial bagi penguatan sistem merit, manajemen talenta, dan modernisasi regulasi ASN.
Data terbaru mencatat, per 1 November 2025, jumlah ASN di Indonesia mencapai 5.588.245 orang, terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sekitar 63 persen di antaranya merupakan tenaga fungsional, termasuk guru, dosen, tenaga medis, dan tenaga teknis.
“Dengan data yang akurat dan sistem yang terintegrasi, kebijakan yang kami lakukan akan berdampak langsung pada pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Penataan ASN yang baik dapat mempengaruhi inflasi, deflasi, hingga pertumbuhan ekonomi,” ujar Zudan.
Ia menambahkan bahwa BKN memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung RPJMN 2025–2029, khususnya Prioritas Nasional 7 yang mencakup penguatan reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
Strategi dan Isu Utama Reformasi ASN
Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dibahas untuk memperkuat manajemen ASN. Di antaranya adalah pemetaan kompetensi ASN, opsi PPPK paruh waktu, penyelesaian tenaga non-ASN, serta penyiapan platform ASN Digital yang mengintegrasikan satu portal, satu sistem, dan satu data.
Selain itu, urgensi reformasi regulasi turunan dari UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN juga menjadi perhatian utama. Teknologi, termasuk pemanfaatan kecerdasan buatan, dipandang sebagai peluang strategis untuk memperkuat kinerja pejabat fungsional di berbagai bidang.
Dengan adanya data yang akurat dan platform digital terintegrasi, manajemen ASN diharapkan menjadi lebih transparan, adil, dan efisien. Hal ini juga memungkinkan pemerintah memonitor kinerja aparatur secara real-time dan menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan nasional.
Membangun Task Force untuk Manajemen ASN Terpadu
Sebagai tindak lanjut, Rachmat mengusulkan pembentukan task force untuk memperdalam agenda penguatan manajemen ASN. Task force ini akan bekerja secara terkoordinasi agar setiap program reformasi birokrasi dapat dilaksanakan lebih cepat dan efektif.
“Pembentukan task force ini penting agar agenda penguatan ASN dapat dikerjakan secara terstruktur dan fokus. Dengan koordinasi yang baik, kita dapat memastikan reformasi birokrasi berlangsung efektif dan berdampak nyata bagi pelayanan publik,” jelas Rachmat.
Task force ini nantinya akan melibatkan Bappenas, BKN, kementerian terkait, serta berbagai pihak yang memiliki peran strategis dalam manajemen ASN. Pendekatan ini diharapkan mempercepat transformasi birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menuju Indonesia Emas Melalui ASN Profesional
Rachmat menekankan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada efisiensi internal, tetapi juga pada kemampuan ASN dalam melayani masyarakat secara profesional.
Basis data yang kuat akan menjadi fondasi untuk memastikan setiap pegawai berada pada posisi yang tepat, sesuai kompetensi, dan mampu memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan nasional.
“Transformasi birokrasi harus berlandaskan data yang akurat dan sistem yang terintegrasi. Dengan pendekatan ini, ASN akan mampu menjalankan tugasnya secara optimal, sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas,” tegas Rachmat.
Sementara itu, Zudan menambahkan bahwa peran BKN ke depan adalah memastikan kebijakan ASN sejalan dengan prioritas nasional, memanfaatkan teknologi untuk manajemen talenta, serta menjaga integritas dan profesionalisme aparatur.
“Empat tahun ke depan adalah momentum krusial bagi penguatan ASN. Dengan pemanfaatan data yang tepat, regulasi yang modern, dan manajemen talenta yang baik, kita bisa memperkuat birokrasi untuk mendukung pembangunan nasional,” kata Zudan.
Kolaborasi antara Bappenas dan BKN, didukung platform digital terintegrasi serta basis data ASN yang kuat, menjadi kunci percepatan reformasi birokrasi.
Strategi ini tidak hanya menargetkan efisiensi internal, tetapi juga kualitas pelayanan publik yang lebih baik, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia Emas sesuai Asta Cita.