JAKARTA - Lebih dari 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto secara serentak di seluruh Indonesia.
Provinsi Jawa Timur mencatat capaian signifikan dengan terbentuknya 8.494 KDKMP, menjadi provinsi pertama yang mencapai 100 persen pembentukan koperasi desa.
Sekretaris Dinas Kominfo Jawa Timur, Suharlina Kusumawardani, menjelaskan bahwa keberhasilan ini menunjukkan semangat gotong royong ekonomi rakyat.
"Kekuatan ekonomi kita tumbuh dari bawah, dari desa, masyarakat melalui koperasi sebagai wadah kemandirian ekonomi dan solidaritas sosial," ujarnya.
Kehadiran KDKMP diharapkan memperkuat ekonomi lokal dan mendukung kemandirian desa melalui pengelolaan potensi sumber daya setempat secara lebih efektif.
Digitalisasi sebagai Kunci Pengembangan Koperasi
Di era digital, koperasi desa memiliki peluang besar untuk memperkenalkan potensi lokal dan meningkatkan daya saing usaha. Literasi digital bagi anggota koperasi dan masyarakat desa menjadi salah satu fokus utama agar seluruh proses usaha lebih efisien.
Media juga berperan penting dalam menyebarkan informasi positif mengenai transformasi digital yang tengah dijalankan KDKMP. Media Briefing Diksi, yang diselenggarakan oleh Direktorat Ekosistem Media dan Direktorat Jenderal Komunikasi Publik serta Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), menjadi forum untuk mempertemukan pemerintah, pelaku koperasi, dan media, dalam rangka memperkuat komunikasi mengenai ekonomi kerakyatan berbasis desa.
Tahap Pengembangan KDKMP dan Fase Kedua
Henny Navilah, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi, menjelaskan bahwa pengembangan KDKMP telah memasuki fase kedua sesuai Inpres 17 Tahun 2025. Fase ini fokus pada pembangunan fisik gerai pergudangan koperasi serta fasilitas pendukung lainnya.
“Dengan adanya pembangunan gerai dan fasilitas lengkap, fungsi koperasi di desa semakin optimal, sehingga kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” kata Henny.
Saat ini, sekitar 82.577 KDKMP telah berbadan hukum dan lebih dari 1,2 juta warga desa menjadi anggota aktif koperasi, menunjukkan keberhasilan program dalam membangun partisipasi masyarakat.
Potensi Desa dan Peran Anggota Koperasi
Henny menekankan pentingnya peran anggota koperasi dalam mengenali kebutuhan dan potensi desa. Hal ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya lokal secara maksimal dan sesuai prioritas masyarakat.
Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, Nanang Abu Hamid, menambahkan bahwa potensi desa sangat beragam, bergantung pada lanskap dan budaya masing-masing wilayah.
Beberapa KDKMP fokus pada layanan kesehatan, pendidikan, dan pariwisata. Contohnya, beberapa KDKMP mensuplai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Gresik, Pamekasan, dan Pacitan, sementara lainnya mengembangkan Kampung Inggris di Jember.
Di Kota Madiun, KDKMP melaksanakan program laundry sampah sebagai bagian dari dukungan kebijakan zero waste, memperlihatkan kemampuan koperasi untuk menyesuaikan fungsi dengan kebutuhan lokal sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan.
Penguatan SDM dan Literasi Digital
Keberhasilan KDKMP tidak bisa dilepaskan dari penguatan sumber daya manusia dan literasi digital. Ketua Tim Kerja Kemitraan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Jawa Timur, Eko Setiawan, menekankan peran Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagai penggerak digitalisasi.
“Di Jawa Timur terdapat 707 dari 1.119 KIM yang terdaftar sebagai anggota KDKMP. Mereka menjadi fasilitator pemasaran digital dan penguat ekosistem komunikasi koperasi desa,” jelas Eko.
Dengan dukungan KIM, anggota koperasi dapat mengakses informasi pasar secara real-time, memperluas jaringan pemasaran, dan mengelola usaha dengan lebih profesional.
Kolaborasi Pemerintah, Media, dan Masyarakat
Media Briefing Diksi menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, media, dan pelaku koperasi. Achmad Sabiro, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Jambangan, membagikan pengalaman praktis anggota KDKMP.
“Melalui KDKMP, masyarakat desa memiliki akses lebih baik terhadap peluang usaha. Harga produk menjadi lebih terjangkau karena rantai pasok lebih pendek dan kerjasama dengan rekanan lokal lebih erat,” jelas Achmad.
Dukungan publik dan media sangat penting untuk menyebarkan informasi positif, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan menjaga keberlanjutan KDKMP di tengah tantangan ekonomi.
Kemandirian Ekonomi Desa dan Dampak Sosial
Koperasi Merah Putih tidak hanya berperan dalam ekonomi, tetapi juga membangun solidaritas sosial. Henny Navilah menegaskan bahwa KDKMP berfungsi untuk memperkuat ekonomi berbasis demokrasi ekonomi dan asas kekeluargaan, sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Kemandirian ekonomi desa melalui koperasi memungkinkan warga memiliki penghasilan lebih stabil, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, keberadaan koperasi dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.
Strategi Pengembangan KDKMP ke Depan
Ke depan, pengembangan KDKMP akan fokus pada penguatan literasi digital, peningkatan kapasitas anggota, dan perluasan jaringan pasar. Pemanfaatan teknologi digital membantu koperasi mengelola usaha lebih efisien, memperkuat transparansi, dan meningkatkan daya saing produk lokal.
Dukungan pemerintah, media, dan masyarakat luas menjadi faktor penting untuk memastikan keberlanjutan koperasi di setiap desa. Dengan pendekatan digital dan inklusif, KDKMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan model pembangunan desa modern yang berkelanjutan.
Koperasi Merah Putih telah menunjukkan bahwa transformasi digital dan penguatan ekonomi desa dapat berjalan beriringan.
Melalui kolaborasi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan media, KDKMP mampu memperkuat kemandirian ekonomi, meningkatkan literasi digital, dan mengoptimalkan potensi lokal.
Keberhasilan ini menjadi contoh nyata bagaimana koperasi desa dapat menjadi fondasi pembangunan ekonomi kerakyatan dari akar rumput hingga tingkat nasional.