JAKARTA - Pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk menambah pasokan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di sejumlah kota besar Indonesia.
Program ini dirancang untuk mengatasi keterbatasan lahan dan meningkatnya kebutuhan rumah di perkotaan, sekaligus menjaga kepemilikan rumah tetap berada di tangan negara.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa pembangunan rumah susun (rusun) akan dimulai pada tahun 2026. Rusun ini ditujukan khusus bagi MBR, dengan tujuan memberikan hunian layak sekaligus terjangkau bagi masyarakat perkotaan.
“Kita sudah mulai akan membangun rumah di kota-kota, rumah susun. Dengan aset-aset negara, mungkin kita akan cari skemanya tadi dengan Pak Menko [Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto] dan Menteri Keuangan,” ujar Ara.
Lokasi dan Skema Pembangunan Rusun
Ara menjelaskan, pembangunan awal akan difokuskan pada sembilan tower rusun di kota-kota besar seperti Denpasar, Medan, dan Jakarta. Penentuan lokasi dilakukan dengan memanfaatkan lahan milik negara atau tanah yang berada di bawah penguasaan pemerintah.
“Nanti dibangun supaya itu polanya adalah tetap milik negara tetapi nanti disewakan,” jelas Ara.
Ia menambahkan, tujuan utama pembangunan rusun ini adalah untuk menyediakan akses hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan warga perkotaan.
“Saya minta tadi kepada Menteri Keuangan, alokasinya tentu juga harus buat rakyat, buat MBR, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, dan juga masyarakat yang ada di perkotaan. Jadi ASN yang kita urus, tapi rakyatnya juga kita urus,” tambahnya.
Realisasi Anggaran Kementerian PKP Hingga Akhir 2025
Ara memaparkan laporan evaluasi anggaran Kementerian PKP kepada Komisi V DPR, menunjukkan bahwa hingga 18 November 2025, realisasi anggaran telah mencapai Rp3,66 triliun atau 77,65% dari total pagu efektif sebesar Rp4,72 triliun. Proyeksi serapan anggaran hingga akhir tahun diperkirakan mencapai 97,26%.
Realisasi terbesar berasal dari program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yang serapannya mencapai 94,48% atau Rp964,35 miliar dari total pagu Rp1,02 triliun. Program ini mencakup pembangunan 45.073 unit rumah swadaya bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sementara itu, pembangunan rumah khusus yang diperuntukkan bagi korban bencana telah terealisasi sebesar Rp183,48 miliar atau 79,85% dari target, mencakup 476 unit rumah yang tersebar di berbagai daerah terdampak bencana.
Program Rusun sebagai Solusi Hunian Vertikal
Pembangunan sembilan tower rusun yang direncanakan pada 2026 merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan hunian vertikal bagi MBR.
Dengan sistem sewa dan kepemilikan tetap di tangan negara, program ini diharapkan memberikan solusi jangka panjang bagi masalah keterbatasan lahan di perkotaan dan keterjangkauan harga rumah.
Selain itu, rusun ini juga diharapkan menjadi contoh pengelolaan hunian massal yang efisien dan terintegrasi dengan infrastruktur kota. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan hunian dengan lebih merata, sambil tetap memastikan kualitas hidup dan kenyamanan penghuni.
Dukungan Pemerintah dan Koordinasi Lintas Kementerian
Ara menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, terutama dengan Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian.
Kerja sama ini bertujuan untuk menyusun skema pembiayaan yang efektif, terukur, dan berkelanjutan, agar pembangunan rusun dapat berjalan lancar tanpa mengurangi kualitas maupun akses bagi MBR.
“Kita akan memanfaatkan aset negara dan skema keuangan yang tepat, sehingga pembangunan rusun tidak hanya cepat, tetapi juga terjangkau bagi masyarakat,” tegas Ara.
Upaya Pemerintah Mengatasi Krisis Hunian di Perkotaan
Kebutuhan rumah di kota besar terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi. Pembangunan rusun yang menargetkan MBR ini menjadi langkah nyata pemerintah untuk menjawab tantangan tersebut.
Dengan memprioritaskan hunian yang terjangkau, pemerintah berharap dapat mengurangi kesenjangan sosial dan menyediakan hunian yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
Melalui kombinasi antara program BSPS, rumah khusus, dan rusun vertikal, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menyediakan hunian yang adil dan merata.
Ara menambahkan bahwa program rusun ini diharapkan menjadi bagian dari solusi jangka panjang, yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik tetapi juga pada keberlanjutan dan manajemen properti yang efektif.