JAKARTA - Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah memperketat pengawasan harga bahan pokok untuk memastikan ketersediaan barang dan kestabilan harga di seluruh Indonesia.
Menteri Perdagangan Budi Santoso meminta para kepala daerah bekerja sama dengan distributor dan pemasok lokal agar pasokan tetap lancar serta harga tetap terkendali.
“Kita minta masing-masing daerah untuk terus memantau perkembangan harga terutama menghadapi Natal dan tahun baru ini, mengenai pasokan, mengenai harga dan terus berkoordinasi dengan pusat dengan distributor dan juga dengan pemasok di daerah masing-masing,” ujar Mendag.
Sistem Pemantauan Harga Komoditas
Mendag menekankan pentingnya sistem digital dalam mengawasi harga pasar. Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) digunakan sebagai alat utama untuk memantau pergerakan harga komoditas secara harian.
Sistem ini juga menjadi acuan bagi Badan Pusat Statistik (BPS) dan digunakan dalam rapat pengendalian inflasi.
“Kami setiap hari memantau pergerakan harga komoditas melalui SP2KP, dan mengapresiasi kepala daerah yang mendukung penguatan sistem tersebut,” tambahnya.
Dengan pemantauan ini, pemerintah berharap dapat segera mengambil langkah korektif apabila ada gejolak harga menjelang puncak musim belanja akhir tahun.
Forum Koordinasi Pusat dan Daerah
Acara Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen dan Forum Konsultasi Publik UPTP III bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui forum ini, Mendag menekankan pentingnya sinergi antara daerah dan pusat untuk menjaga harga bahan pokok.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah memberikan penghargaan kepada sejumlah daerah yang telah menunjukkan kepedulian terhadap perlindungan konsumen, pengelolaan pasar rakyat berstandar nasional, serta tertib ukur dan pelayanan publik yang baik.
“Mendapatkan penghargaan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pasar, pelayanan publik, serta perlindungan dan pemberdayaan konsumen pada tahun-tahun mendatang,” jelas Budi Santoso.
Rangkaian Program Diskon Dorong Konsumsi
Selain pengawasan harga, pemerintah menyiapkan rangkaian program diskon besar-besaran untuk mendorong konsumsi masyarakat selama periode Natal dan Tahun Baru. Budi Santoso menyampaikan terdapat tiga kampanye utama sepanjang Desember hingga awal Januari, bekerja sama dengan asosiasi ritel dan pelaku industri.
Program pertama adalah Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang digelar pada 10–16 Desember 2025 bersama Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA). Harbolnas menjadi momentum diskon tahunan bagi platform belanja daring, memberikan kemudahan akses belanja bagi masyarakat secara online.
Program kedua adalah Belanja di Indonesia Aja (BINA Indonesia) yang digelar pada 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Kegiatan ini melibatkan Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) dan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) untuk menggairahkan transaksi di pusat perbelanjaan dan ritel nasional selama puncak liburan.
Program ketiga adalah Every Purchase is Cheap (EPIC), hasil kolaborasi pemerintah dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo). Program ini menawarkan diskon 20–80 persen pada tanggal yang akan diumumkan pada 1 Desember 2025. “Jadi kita bekerja sama dengan Aprindo melakukan diskon antara 20–80 persen,” kata Mendag.
Sinergi Pengawasan dan Diskon
Menurut Budi Santoso, pengawasan harga dan program diskon harus berjalan bersamaan. Pengawasan memastikan harga tetap stabil dan barang tersedia, sementara program diskon mendorong daya beli masyarakat. Kombinasi ini diharapkan menjaga inflasi tetap terkendali, sekaligus meningkatkan konsumsi domestik.
Kepala daerah diminta untuk aktif berkoordinasi dengan distributor dan pemasok lokal, sehingga informasi harga dan stok selalu terkini. Dengan pemantauan intensif ini, pemerintah berharap dapat mengantisipasi lonjakan harga atau kelangkaan barang, yang kerap terjadi menjelang musim liburan.
Perlindungan Konsumen Sebagai Fokus
Selain pengendalian harga, Mendag menekankan pentingnya perlindungan konsumen. Penataan pasar, tertib ukur, dan standarisasi pasar rakyat menjadi aspek yang diawasi ketat. Pemerintah juga mendorong pelayanan publik yang lebih baik dan inklusif bagi masyarakat.
“Pemerintah harus menjamin harga pasokan, distribusi barang, dan kebutuhan pokok masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru berjalan lancar,” jelasnya. Dengan demikian, masyarakat dapat berbelanja dengan aman dan nyaman, tanpa kekhawatiran terhadap lonjakan harga mendadak.
Harapan Mendag
Budi Santoso berharap, sinergi antara pusat, daerah, distributor, dan asosiasi ritel dapat terus ditingkatkan. Penghargaan yang diberikan diharapkan menjadi motivasi bagi daerah lain untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas pasar, dan melindungi konsumen.
“Kita harapkan koordinasi ini terus berlanjut, sehingga konsumen merasa terlindungi dan ekonomi masyarakat tetap bergerak positif,” ujarnya.
Dengan kombinasi pengawasan harga yang ketat dan program diskon strategis, pemerintah menargetkan pasar Natal dan Tahun Baru 2025–2026 berjalan lancar, harga stabil, dan masyarakat dapat memanfaatkan momentum belanja dengan maksimal.