JAKARTA - Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan sistem logistik nasional yang lebih efisien, aman, dan berkelanjutan melalui penerapan kebijakan nihil kendaraan over dimension over loading (ODOL).
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa kajian Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai dampak kebijakan tersebut terhadap biaya logistik dan ekonomi nasional akan selesai pada Desember 2025.
Kajian ini disebut menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam merumuskan langkah strategis agar kebijakan zero ODOL tidak hanya efektif ditegakkan, tetapi juga mampu memberi solusi ekonomi yang adil dan berkelanjutan.
Kajian Menyeluruh untuk Kebijakan Matang
AHY menegaskan bahwa proses penyusunan kajian tidak dilakukan terburu-buru. Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh aspek, baik ekonomi, sosial, maupun keselamatan, benar-benar terintegrasi dalam kebijakan penertiban kendaraan barang.
“Kajian BPS terkait dampak penerapan kebijakan ODOL terhadap biaya logistik, inflasi, dan perekonomian sedang disusun dan target selesai pada Desember 2025,” jelas AHY.
“Oleh karena itu, kami tidak ingin sembrono, tidak ingin grusa-grusu. BPS tadi sudah memaparkan dengan gamblang, walaupun studi dan analisanya masih terus dilakukan, masih perlu waktu untuk menuntaskan,” imbuhnya.
Dampak Ekonomi yang Lebih Luas
Dalam kajian awal, BPS mengambil sampel dari dua provinsi dengan kontribusi besar terhadap ekonomi nasional, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat. Keduanya mewakili sekitar 30 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Hasil awal menunjukkan bahwa kebijakan zero ODOL memiliki potensi dampak positif terhadap efisiensi transportasi logistik apabila dijalankan secara konsisten dan didukung lintas kementerian maupun lembaga.
“Dari situ kita melihat memang ada dampak, tetapi sebetulnya yang menarik adalah, jika kita bisa menertibkan sekaligus mengawal kebijakan zero ODOL ini, justru ada dampak positif pada ekonomi,” ungkap AHY.
Ia menekankan bahwa anggapan publik yang menyebut kebijakan ini akan memicu inflasi atau kenaikan biaya logistik tidak sepenuhnya benar.
Sebaliknya, kebijakan yang tepat sasaran justru mampu membuka peluang reinvestasi di sektor transportasi dan industri dalam negeri.
Hal ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Manfaat Sosial dan Keselamatan Publik
Selain aspek ekonomi, AHY juga menyoroti pentingnya dampak sosial dari kebijakan zero ODOL. Kendaraan dengan muatan berlebih selama ini menjadi salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Melalui penegakan aturan, diharapkan keselamatan publik dapat lebih terjamin.
“Jadi banyak hal dampak yang sebetulnya secara ekonomi juga positif. Secara sosial juga demikian, kita berharap ini juga bisa menghadirkan sesuatu yang positif, karena sekali lagi kita tidak ingin ada siapapun yang menjadi korban kecelakaan akibat ODOL dan kerugian-kerugian lainnya,” tegasnya.
Pemerintah juga tengah merancang skema insentif dan disinsentif bagi pelaku usaha, baik yang taat maupun yang melanggar aturan ODOL. Skema ini dirancang sebagai upaya menyeimbangkan antara edukasi, sosialisasi, dan penegakan hukum di lapangan.
Penegakan Hukum sebagai Tahap Akhir
AHY menegaskan bahwa penegakan hukum (law enforcement) bukanlah satu-satunya cara untuk menjalankan kebijakan.
Menurutnya, pendekatan utama adalah edukasi dan sosialisasi menyeluruh kepada pelaku usaha agar manfaat kebijakan zero ODOL dapat dipahami secara komprehensif.
“Penegakan hukum adalah langkah akhir. Sebelum itu, kita akan gencarkan edukasi agar pelaku usaha tahu betul apa dampaknya, manfaatnya, dan bagaimana kebijakan ini bisa menguntungkan semua pihak,” jelasnya.
Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap tercipta kesadaran kolektif dari seluruh pemangku kepentingan bahwa kebijakan ODOL bukan sekadar pengetatan aturan, melainkan upaya jangka panjang untuk menghadirkan sistem transportasi dan logistik yang lebih sehat dan efisien.
Target Penerapan Nasional
Pemerintah menargetkan kebijakan zero ODOL dapat berlaku efektif secara nasional mulai 1 Januari 2027. AHY optimistis target tersebut dapat tercapai apabila seluruh proses kajian, koordinasi lintas lembaga, serta sosialisasi kepada masyarakat berjalan sesuai rencana.
“Kita ingin menghadirkan sistem logistik nasional yang lebih efisien, aman, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rapat koordinasi terkait ODOL kali ini dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Badan Pusat Statistik, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Peran Menko AHY dalam Koordinasi
Sebagai Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY membawahi lima kementerian, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, serta Kementerian Perhubungan.
Peran koordinatif ini menjadi krusial dalam memastikan kebijakan zero ODOL dapat berjalan selaras dengan program pembangunan infrastruktur dan tata ruang di Indonesia.
AHY menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan ini bukan hanya bergantung pada penegakan aturan, tetapi juga pada sinergi dan kerja sama antarinstansi, pelaku usaha, serta masyarakat luas.
Harapan untuk Masa Depan
Dengan penyusunan kajian yang matang, pemerintah berharap kebijakan zero ODOL dapat menjadi tonggak penting dalam pembangunan sektor transportasi dan logistik Indonesia.
Kebijakan ini tidak hanya diharapkan menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi nasional melalui efisiensi biaya logistik.
Jika dijalankan konsisten, kebijakan ini dapat memberikan efek domino positif: mulai dari peningkatan investasi sektor transportasi, pertumbuhan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui terbukanya lapangan kerja baru.