Jakarta - Perkumpulan Anak Muda Ambon (PAMA) mengeluarkan tuntutan tegas kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, agar segera mengambil tindakan tegas terhadap Muhammad Zakaria, Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) di Ambon. Dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di depan Kantor BRI Cabang Ambon pada Kamis, 23 Januari 2025, PAMA menyerukan pencopotan Zakaria dari jabatannya terkait dugaan masalah kinerja dan korupsi.
Ketua Umum PAMA, Rizal Sangadji, menyatakan bahwa kepemimpinan Zakaria dianggap telah gagal, terutama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang mencuat di BRI Cabang Ambon. "Kami minta Pak Zakaria harus dicopot karena kami menganggap yang bersangkutan gagal dalam memimpin BRI Cabang Ambon," tegas Rizal Sangadji di depan para pendemo yang hadir, Kamis, 23 Januari 2025.
Isu Korupsi Mencuat, Kinerja BRI Ambon Dipertanyakan
Menurut Rizal, beberapa masalah serius telah terjadi selama kepemimpinan Muhammad Zakaria. Kasus yang paling mencolok adalah dugaan tindak pidana korupsi yang muncul di Unit BRI Namlea dan Unit BRI Ambon sepanjang tahun 2024. Kasus-kasus ini, menurut Rizal, mencederai kepercayaan publik terhadap institusi perbankan pemerintah.
"Ini bukan saja tentang integritas Muhammad Zakaria sebagai pimpinan, tetapi juga menyangkut reputasi BRI yang harus dijaga dengan baik. Kegagalan dalam menangani kasus-kasus ini dengan transparan dan menyeluruh akan berdampak pada citra BRI secara keseluruhan," lanjut Rizal.
PAMA mendesak Direksi BRI di Jakarta untuk turun tangan, tidak hanya dengan mencopot Zakaria, tetapi juga menjalankan audit menyeluruh terhadap kinerja jajaran BRI di Ambon. Langkah ini dianggap perlu untuk memastikan bahwa potensi kebocoran dan penyimpangan lainnya dapat diidentifikasi dan ditangani dengan baik.
Tuntutan Transparansi dan Peringatan Kepada BRI
Lebih lanjut, PAMA mengharapkan pihak BRI agar memberikan klarifikasi kepada publik Maluku mengenai perkembangan kasus-kasus ini. Rizal menegaskan pentingnya transparansi agar masyarakat tidak merasa dikhianati oleh institusi keuangan yang seharusnya melindungi mereka.
"Kami memberikan deadline waktu satu bulan kepada pihak BRI untuk melakukan 'bersih-bersih' di internal. Jika dalam waktu satu bulan tidak ada progress yang signifikan, maka PAMA akan melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mepressure kasus ini di Kementerian BUMN dan Direksi BRI di Jakarta," tegas Rizal.
Dukungan dan Respons dari Publik
Aksi demonstrasi yang diinisiasi oleh PAMA ini mendapatkan perhatian luas dari masyarakat, terutama di Ambon. Banyak warga yang berharap agar tuntutan ini bisa menjadi pendorong bagi BRI untuk meningkatkan sistem pengawasan internal dan memastikan tidak ada lagi penyimpangan di masa mendatang.
Beberapa tokoh masyarakat juga menyatakan dukungannya terhadap upaya PAMA. Menurut mereka, sudah saatnya generasi muda ambil bagian dalam memantau dan mengawasi kinerja badan usaha milik negara, agar tetap berada dalam jalur yang benar dalam membangun perekonomian daerah.
Reaksi dari Pihak Terkait
Sampai berita ini diturunkan, pihak BRI pusat maupun Kementerian BUMN belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan PAMA. Namun, situasi ini tentunya menambah tekanan publik kepada mereka untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani isu ini.
Akan menjadi hal menarik untuk melihat bagaimana respon BRI terhadap ultimatum yang diberikan oleh PAMA, serta bagaimana kasus korupsi ini akan ditangani untuk memastikan kelangsungan operasional BRI yang sehat dan transparan.
Dengan adanya desakan dari PAMA, diharapkan ada penyelesaian segera yang mampu mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan bahwa BRI sebagai salah satu lembaga keuangan terbesar di Indonesia akan tetap menjaga integritas dan transparansi dalam setiap operasinya.