Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 220 ribu unit rumah, senilai total Rp28,2 triliun, siap disalurkan oleh BP Tapera pada tahun 2025. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan bahwa sebanyak 39 bank penyalur telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada 23 Desember 2024. Bank-bank ini akan memulai penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP pada Januari 2025.
Dalam pernyataannya, Heru Pudyo Nugroho menjelaskan proses penyaluran ini dirancang agar lebih cepat dan efisien. "Bank penyalur dapat melakukan perjanjian kredit KPR Sejahtera FLPP sebelum rencana kerja disetujui oleh Komite Investasi Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan," jelasnya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 7 Januari 2025.
Untuk mempercepat proses penaikan, BP Tapera akan mencairkan dana awal berdasarkan saldo yang tersedia. Pihaknya telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan pada Desember 2024 untuk menggunakan saldo awal FLPP, sehingga bisa memulainya sejak Januari 2025.
Heru menyatakan bahwa saldo awal FLPP pada tahun 2025 sudah disiapkan dengan anggaran yang cukup untuk membiayai pembangunan 7 ribu unit rumah. Beliau mengingatkan kepada bank penyalur dan pengembang untuk memastikan bahwa unit-unit rumah tersebut sudah dalam kondisi siap huni guna mendukung efisiensi penyaluran dari dana FLPP. "Upaya ini merupakan terobosan nyata dalam mempercepat realisasi FLPP untuk mendukung program 3 juta rumah," ungkap Heru.
Perjanjian antara BP Tapera dan 39 bank penyalur pada 23 Desember 2024 itu juga dihadiri oleh 22 asosiasi pengembang perumahan dan saksi dari pemerintah, termasuk Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait. Bank-bank penyalur terdiri dari 7 bank nasional serta 32 bank pembangunan daerah. Hal ini menunjukkan dukungan luas untuk mewujudkan percepatan akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
BP Tapera, sejak diamanahkan sebagai operator investasi pemerintah pada tahun 2021, sudah menyalurkan Rp76,04 triliun dana FLPP untuk 655.300 unit rumah dari tahun 2022 hingga 2024. Angka ini memperlihatkan bahwa peran BP Tapera semakin penting dalam mendukung target pembangunan program perumahan nasional.
Dana FLPP yang sudah disalurkan memberikan dampak signifikan, dengan rincian Rp25,15 triliun untuk 226 ribu unit pada 2022, Rp26,32 triliun untuk 229 ribu unit pada 2023, dan Rp24,57 triliun untuk 200.300 unit pada 2024. Hingga akhir 2024, total penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tercatat di Rekening Investasi Bendahara Umum Negara diproyeksikan mencapai Rp1,37 triliun.
Sejak dimulainya program ini pada tahun 2010, total dana FLPP yang tersalurkan hingga 2024 mencapai Rp151,22 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membiayai 1.598.879 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Artikel ini memastikan bahwa pembaca memahami pentingnya perkembangan dalam sektor perumahan, terutama dalam konteks kebijakan pemerintah untuk memperluas akses perumahan yang terjangkau bagi masyarakat melalui skema FLPP. Dengan target yang jelas dan kolaborasi efektif antara berbagai pihak, pemerintah berharap untuk secara signifikan menangani tantangan perumahan di Indonesia.
Bagi masyarakat yang berminat mengajukan KPR subsidi dengan skema FLPP untuk tahun 2025, diharapkan berkoordinasi lebih lanjut dengan bank-bank penyalur yang telah ditunjuk untuk memastikan kelancaran proses pengajuan dan penyelesaian pembelian rumah impian mereka.