JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membenarkan adanya pergeseran tren penggunaan BBM bersubsidi jenis Pertalite oleh masyarakat, setelah lonjakan harga Pertamax resmi diberlakukan pada awal Juni ini.
Merujuk pada fenomena tersebut, PT Pertamina (Persero) diinstruksikan untuk mengakselerasi penyaluran Pertalite ke tiap-tiap SPBU guna meredam tingginya permintaan pasar dan mengantisipasi potensi kekosongan pasokan.
"Jadi kita memastikan ke Pertamina agar waktu pengiriman dipercepat. Karena kan intinya ini setiap hari dikirim, tapi karena yang butuh banyak, maka jumlah itu harus cepat dipasok agar tidak terjadi antrean yang panjang," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Laode Sulaiman saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (26/6/2026).
Laode menguraikan bahwa sampai saat ini otoritas terkait belum melangsungkan kajian mendalam perihal wacana pembatasan pembelian Pertalite, walaupun volume pemakaiannya melonjak selepas harga BBM nonsubsidi disesuaikan.
Berdasarkan penilaiannya, pemenuhan serapan Pertalite sejauh ini masih berada dalam koridor kuota yang telah ditetapkan. Tantangan utama saat ini hanyalah mengelola ritme distribusi ke masyarakat agar tidak memicu antrean mengular.
"Masih sesuai, kalau realisasi konsumsi, kita kan menjaga stok. Jangan sampai stoknya tidak tersedia, tapi kenyataan kan stok semua tersedia. Hanya bagaimana kita memanage pola supply-nya ke konsumen ini biar tidak terjadi antrean yang panjang," kata Laode.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mengutarakan bahwa kebijakan penaikan harga BBM komersial ditempuh dengan mengamati perkembangan situasi politik global.
Pihak Pertamina mengerek tarif jual untuk varian Pertamax serta Pertamax Green yang mulai diimplementasikan sejak tanggal 10 Juni 2026 yang lalu.
Harga Pertamax kini dipatok Rp 16250 per liter, atau merangkak naik sebesar Rp 3950 dari angka lama yaitu Rp 12300 per liter. Sedangkan untuk Pertamax Green melambung Rp 4100, dari nilai Rp 12900 menjadi Rp 17000.
"Penyesuaian pada harga BBM non-subsidi dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar Internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (11/6).