JAKARTA – Anggaran subsidi dan kompensasi energi yang ditetapkan dalam APBN 2026 sebesar Rp381,3 triliun diprediksi berisiko melonjak antara Rp50 triliun hingga Rp75 triliun.
Risiko ini tetap ada meski harga minyak mentah dunia mulai melandai di bawah US$90 per barel.
Penyebabnya adalah proyeksi rata-rata harga minyak dunia tahun 2026 dari sejumlah lembaga internasional berada di kisaran US$80 per barel, angka yang masih lebih tinggi dibandingkan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2026 sebesar US$70 per barel.
Ekonom Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi, menyatakan bahwa selisih US$10 per barel dari asumsi ICP berpotensi memberikan tekanan fiskal yang signifikan. “Selisih US$10/barel dari asumsi ICP US$70 berpotensi mendorong kenaikan beban subsidi energi signifikan.
Dengan baseline Rp381,3 triliun, tambahan tekanan fiskal bisa berada pada kisaran Rp50—Rp75 triliun jika asumsi kurs dan konsumsi tetap konstan,” jelas Badiul, Jumat (19/6/2026).
Harga minyak mentah dunia sendiri kini bergerak melemah merespons pakta perdamaian sementara antara Amerika Serikat dan Iran.
Kesepakatan ini membuka peluang normalisasi aliran jutaan barel minyak dari Timur Tengah seiring berakhirnya blokade di Selat Hormuz.
Goldman Sachs bahkan telah memangkas proyeksi harga minyak Brent untuk kuartal IV-2026 menjadi US$80 per barel, dari sebelumnya US$90 per barel.
Meskipun harga global mulai terkoreksi, Badiul meminta pemerintah tetap waspada dan menyiapkan skenario harga minyak di kisaran US$80—US$90 per barel untuk menjaga keberlanjutan APBN.
Sebagai informasi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya telah menegaskan bahwa pemerintah, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto, telah merumuskan perhitungan ICP hingga rata-rata US$100 per barel untuk memastikan stabilitas harga BBM bersubsidi seperti Solar dan Pertalite tetap terjaga di tengah fluktuasi harga global.